'Ambil uangnya jadikan barang bukti, laporkan pemberinya'
Merdeka.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan para masyarakat yang bakal meramaikan Pilkada serentak pada 9 Desember besok. Khususnya soal politik uang yang kerap terjadi saat pemilu.
"Kalau dulu slogannya ambil uangnya jangan pilih orangnya tapi sekarang kita balik, ambil uangnya, jadikan barang bukti, laporkan pemberinya," ujar anggota JPPR, Muhammad Zaid di Bakoel Koffie Cikini, Selasa (8/12).
Menurut dia, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pasangan calon di Pilkada yang masih melakukan cara-cara tidak pantas supaya terpilih menjadi pemimpin. Persoalannya, dia mengatakan, masyarakat terkadang takut untuk melaporkan praktik politik uang yang dilakukan peserta Pilkada.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Siapa yang ikut membantu Kapolresta Pekanbaru mensosialisasikan Pemilu Damai? Jeki menjelaskan Bawaslu yang hadir turut menjelaskan soal proses singkat tentang persiapan Pemilu.
Oleh sebab itu, Zaid mengimbau kepada KPU agar pelapor yakni masyarakat yang menerima uang tersebut bisa dilindungi dan tidak terbebani atas laporan yang mereka lakukan.
"Makanya kita juga harap agar KPU bisa membuat pelapor tidak takut melapor jika ada yang melakukan hal seperti itu," ujarnya.
Dia menambahkan, sejauh ini Undang Undang KPU Nomor 8 Tahun 2015 tidak memuat soal politik uang. Meski demikian, perlindungan terhadap masyarakat tetap ada di prosedur saat kampanye atau pelaksanaan Pilkada.
Nantinya jika ada masyarakat yang melihat adanya praktik politik uang semacam itu jangan ragu untuk melapor ke Panitia Pengawas Lapangan (PPL) setempat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca SelengkapnyaPolitik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaAriza bilang, hal ini dimaksudkan agar kontestasi Pilkada Jakarta jelang pencoblosan 27 November 2024 berlangsung tertib.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaMerespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaPolres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaKPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.
Baca Selengkapnya"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin
Baca SelengkapnyaKPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya