Dilema Golkar dalam Pilgub Jawa Barat

Merdeka.com - Partai Golkar mengadakan rapat pilkada di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Pusat. Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam rapat ini juga akan dibahas mengenai dukungan di Pilkada Jawa Barat.

"Ini yang harus diputuskan dalam rapat ini. Akan diputuskan (dukungan di pilgub Jabar)," kata Ace.

Dia juga mengatakan, seharusnya Dedi Mulyadi yang berencana maju dalam pilkada Jabar pun hadir dalam rapat pilkada tersebut. Hal itu juga dilakukan agar Dedi bisa menyuarakan pendapatnya.

"Jadi oleh karena itu menurut saya sebagai kader partai kita harus patuh pada hasil rapat ini. Apapun yang dihasilkan. Jika ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pak Dedi kan, Pak Dedi harusnya hadir dalam rapat itu," ungkapnya.

DPD Partai Golkar ‎Jabar mendatangi kantor DPP Golkar di Jakarta Barat. Mereka mendesak pengurus segera mengeluarkan rekomendasi terhadap Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018.

Desakan itu hadir karena sejauh ini Golkar belum mengeluarkan SK resmi pengusung terhadap Bupati Purwakarta tersebut. Padahal‎ merujuk dari beberapa Rakerda, nama Dedi Mulyadi merupakan satu-satunya nama yang akan didorong partainya di Pilgub Jabar 2018.

"‎Kita berharap pada hasil Rakerda di Jabar. Harapannya agar (SK) Dedi Mulyadi dapat dikeluarkan. Dalam Rakerda tidak ada nama lain selain beliau," kata Wakil Ketua DPD Golkar Jabar MQ Iswara.

Dia mengatakan, kehadiran kader di Jabar juga memang murni agar pengurus DPP bisa mengeluarkan rekomendasi berdasarkan juklak/juknis partai. Mereka juga hadir atas reaksi spontan yang terjadi belakangan ini, di mana SK pengusungan Ridwan Kamil tiba-tiba beredar.

"Ini hanya reaksi spontan dari ketua ketua DPD II, kita diterima dengan baik oleh Nurdin Halid, Idrus Marham (Sekjen DPP Golkar)," katanya.

"Tadi ada yang menyampaikan aspirasi. Harapannya dua, ketua umum segera diberikan kesehatan dan dapat kembali memimpin. Kedua, rekomendasi calon gubernur Pilgub Jawa Barat segera dikeluarkan untuk Dedi Mulyadi," tambahnya.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan mengerti aspirasi. "Saya bersama sekjen dengan Pak Justin akan melakukan diskusi dan memperhatikan aspirasi (massa)," ujarnya.

"Dedi adalah ketua Golkar sahabat, mau jadi gubernur? Silakan kerja agar surveinya bagus," katanya.

Dedi Mulyadi mengaku kecewa atas munculnya nama orang lain di luar partai Golkar menjadi kandidat maju menjadi Gubernur Jawa Barat dari Golkar. Menurutnya, datangnya massa pendukung dirinya ke kantor DPP Golkar untuk menyelamatkan Partai Golkar.

"Ini adalah upaya menyelamatkan Partai Golkar. Kalau masalah survei. Saya di posisi ke tiga, kan tidak ada lagi calon Partai Golkar yang lain. Katanya survei, tiba-tiba ada orang di luar survei muncul," ucapnya.

Tegasnya, ia ingin survei dan tanggapannya diterima dengan tujuan yang baik untuk Partai Golkar.

"Saya sampaikan ke pak sekjen ke ketua harian. Kan ada dua koridor. Pertama untuk juklak dan juknis. Kedua adalah survei. Koridor survei, saya di posisi ketiga karena tidak ada kader partai yang masuk," kata dia.

Kenapa tiba-tiba ada yang di luar survei muncul. Elektabilitas Golkar di Jawa barat jangan turun. Nurun dikit, 20 persen berpengaruh ke nasional ini bahaya. Ini di Jawa Barat yang tersisa di Jawa yang masih baik. Mohon dijaga dengan baik dijaga dengan sama-sama," beber Bupati Purwakarta ini.

Dalam hal ini, Dedi mengklaim kalau survei namanya terus melonjak. Sehingga, ia mengharapkan patutnya Partai Golkar memilihnya untuk menjadi Gubernur Jawa Barat.

"Survei kita terus naik kita akan jaga. Agar semua orang terjaga jangan ada konflik," ucapnya.

Dedi pun mengikuti jalannya rapat pleno. Rapat itu membahas strategi partai menghadapi pilkada di wilayah Jawa I, termasuk Jawa Barat. Ada 11 pilkada serentak yang tahun depan dilaksanakan di wilayah Jawa Barat.

Usai rapat, Dedi mengklaim telah diberi mandat untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Menurutnya, itu merupakan penegasan putusan pada 1 Agustus 2017.

"Pada 1 Agustus 2017 itu telah diputuskan waktu itu bahwa calon gubernur/(garis miring) wakil gubernur Jawa Barat, direkomendasikan kepada Dedi Mulyadi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Jadi hanya satu nama yang direkomendasikan," kata dia.

Dia mengatakan, keputusan tersebut sekaligus menjawab kesimpangsiuran sikap politik partai berlambang pohon beringin ini. Termasuk surat bodong yang mengatasnamakan DPP Partai Golkar yang berisi mandat untuk Ridwan Kamil sebagai cagub Jabar.

"Iya dari tanggal 1 Agustus sudah diputuskan, tadi menguatkan kembali kemudian menghapus kesimpangsiuran tentang berita hoax itu. Ya hoax kalau begitu, kan tidak punya dasar pijakan putusan," tegasnya.

Rapat pleno tidak menetapkan calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Rapat itu baru sebatas memperkuat keputusan rekomendasi partai untuk cagub Jabar. Dia mendesak partai untuk segera mengeluarkan surat mandat kepadanya.

"Harus mengeluarkan surat rekomendasi setelah diputuskan. Harus tanggal hari ini sebetulnya karena diputuskan hari ini. Ya kita tunggu saja kan sudah diputuskan. Ya rekomendasinya harus keluar, karena sudah diputuskan," ucapnya.

Bupati Purwakarta itu menuturkan, surat mandat itu penting untuk langkah politiknya menghadapi Pilgub Jabar. Karena itu dia ngotot meminta 'surat sakti' dari partai. Surat itu, kata dia, tinggal ditandatangani petinggi partai.

"Sudah diputuskan, harus segera turun dan itu jadi modal kita untuk melakukan komunikasi politik. Ya berkomunikasi dengan semua pihak seperti yang terjadi pada hari ini. Seharusnya kan langkah pribadi saya sudah clear, tinggal putusan partainya gitu lho," imbuhnya.

Namun, pernyataan Dedi dibantah oleh Nurdin Halid. Menurut dia, Golkar belum memberikan mandat kepada Dedi sebagai calon Gubernur yang akan diusung dalam Pilgub Jabar 2018. Golkar hanya menugaskan Dedi mencari mitra koalisi sekaligus pasangan untuk bertarung di Pilgub Jabar. Namun belum dipastikan Dedi sebagai calon gubernur.

"Iya menugaskan Dedi untuk mencari koalisi sekaligus mencari pasangan. Apakah dia no 1 atau no 2 terserah dinamika yang ada," ujar Nurdin usai rapat.

Dia sekaligus membantah klaim yang disampaikan Dedi Mulyadi. DPP Partai Golkar sama sekali belum memutuskan nama calon gubernur yang akan diusung. Dia kembali menjelaskan tugas yang diberikan DPP Golkar kepada Dedi Mulyadi.

"Tidak ada yang pasti dalam politik. Partai itu menugaskan Dedi baik sebagai cagub maupun cawagub untuk mencari koalisi. Kalau enggak ada yang mau bagaimana? dia jadi cagub tapi enggak ada wakilnya? atau dia mau jadi wagub tapi enggak ada gubernurnya? Ya bagaimana. Makanya partai menugaskan dia," jelasnya.

Soal tiga simulasi untuk Pilgub Jabar yang diutarakan Nusron Wahid, Nurdin membuka kemungkinan itu. Termasuk soal kemungkinan nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

"Bisa semua. Bisa saja. Kan menugaskan kepada Pak Dedi untuk pertama cari koalisi, kedua mencari pasangan apakah dia no 1 atau no 2. Tergantung dinamika. Jadi pak Dedi bisa no 1 bisa no 2. Ini masih simulasi," tegasnya.