Amien Rais nilai politik uang masih mewarnai Pilkada 2018

Merdeka.com - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai Pilkada Serentak pada 2018 mendatang akan sulit untuk jauh dari politik uang. Perang modal di balik pencalonan para calon yang maju ditengarai Amien Rais menjadi penyebabnya.

"Harapannya tak ada politik uang. Tetapi memang hampir mustahil tidak ada," ujar Amien Rais saat diminta tanggapannya soal Pilkada Serentak di gedung DPW Muhammadiyah Gedongkuning, Kota Yogyakarta, Sabtu (27/1).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan, para pemodal maupun pengusaha banyak yang bermain dan punya andil dalam perhelatan Pilkada 2018 mendatang. Menurut dia, para pengusaha menjadi penyokong dana bagi pasangan calon yang maju di Pilkada Serentak.

Tak hanya itu, Amien Rais juga menuding para pemodal ini turut berjudi untuk para calon yang diusungnya.

"Para pemilik modal ini tak segan berjudi. (mereka) Menjagokan calon kepala daerah. Si pengusaha ini menyukongi A dan ada yang B. Sudah ugal-ugalan," kata mantan ketua MPR ini.

Amien Rais menambahkan, calon pasangan kepala daerah yang maju dengan didanai para cukong atau pemodal besar ini biasanya mampu meraih suara terbanyak dan memenangi pemilihan. Potensi para calon yang memiliki modal sedikit untuk menang semakin sulit.

"Sangat berat. Biasanya yang punya uang gede yang menang terpilih. Hanya di beberapa daerah yang tidak," tandasnya.

Seperti diketahui, ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai mahar miliaran rupiah terkait pencalonan dirinya di Pilgub Jatim. Karena tidak bisa memberikan uang tersebut, La Nyalla gagal mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur.

Untuk menindaklanjuti hal itu, La Nyalla akan mengambil tindakan hukum. Apalagi pihak kepolisian membentuk Satgas anti money politics untuk mencegah terjadinya politik uang dalam Pilkada 2018.

Kasus sama juga diduga terjadi di Pilkada Kota Cirebon. Brigjen Pol Siswandi dan Euis Fety Fatayati gagal maju di Pilwalkot Cirebon lantaran tak didukung PKS yang disebut-sebut meminta mahar miliaran rupiah.