Amien Rais: Pemerintahan Jokowi masih minimal, tak jelas mau ke mana
Merdeka.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais kembali mengritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, cara kerja Jokowi sebagai presiden masih kurang cepat dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
"Yang jelas pemerintah Jokowi masih minimal. Memang kondisi global tidak cukup mendukung tapi memang dari sendiri kita tidak jelas kita mau ke mana," kata Amien Rais di Kampus Unismuh Makassar, Rabu (5/8) malam.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini menjelaskan, sekarang ini ada himpitan fiskal dan moneter. Tidak hanya secara ekonomi, citra politik juga terlihat tidak solid.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa yang dibahas Risma dengan Jokowi? Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8) pukul 08.30 WIB. Risma melapor dirinya diusung PDI Perjuangan (PDIP) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.'Bu Risma melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa beliau dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan telah mendaftar ke KPU Provinsi Jatim,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (30/8).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Ada perpecahan di mana-mana, kemudian Pak Jokowi belum menunjukkan kepemimpinannya. Dari dalam mungkin disodok terus-terusan, kemudian keluar juga tidak cukup untuk merangkul," ujarnya.
Menurut Amien, kondisi seperti ini membuat ketidakpastian dan menjadi terombang-ambing. Amien mencontohkan soal rencana reshuffle. Sejak isu itu meletup sebelum Lebaran kenyataannya sampai sekarang tidak ada kepastian.
"Menimbulkan spekulasi enggak habis-habis dan itu merugikan, melelahkan. Sebetulnya jika Pak Jokowi mengatakan tidak ada reshuffle, ya sudah," katanya.
Amien juga menyoroti soal langkah politik pemerintah yang terus melemahkan kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP). "Sekarang ini dia harus keluar cara berpikir, hal sepele, bagaimana KIH, bagaimana KMP, bagaimana KMP dilemahkan agar tak menjadi oposisi dan saya kira ini luar biasa kelirunya," tegasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaAmien Rais menilai, manuver yang dilangsungkan Jokowi dalam beberapa waktu belakangan juga sangat kentara. Menurutnya, Jokowi mementingkan dirinya sendiri.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaAmien meminta KPK bergerak dan tak pandang bulu dalam memberantas korupsi di era Jokowi.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli beserta simpatisannya menggeruduk KPK.
Baca SelengkapnyaAmien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca Selengkapnya