Amir Syamsuddin: Ruhut menghadap SBY bilangnya dukung nomor lain
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin turut angkat bicara terkait Ruhut Sitompul yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi - JK di Pilpres 2014. Ruhut mengklaim bila dirinya telah mendapatkan restu dan izin dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Amir membenarkan bila Ruhut bertemu dengan SBY hari Sabtu pekan lalu untuk mendeklarasikan diri. Tapi bukan deklarasi buat Jokowi - JK, melainkan untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Yang mungkin untuk diklarifikasi adanya dukungan dengan embel-embel telah mendapat restu. Nah itu saya kira perlu ada klarifikasi, karena sebagaimana SMS yang telah dikirim ketua umum kepada Bung Ruhut yang tembusannya juga diberikan kepada saya sebagai dewan kehormatan memang benar saudara Ruhut bertemu dengan ketua umum pada hari Sabtu," jelas Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lebih lanjut, Amir menegaskan, Dewan Kehormatan Partai Demokrat bakal segera memanggil Ruhut untuk dimintai keterangan. Sebab, Ruhut telah membawa-bawa nama Ketua Umum Partai Demokrat SBY dalam deklarasi dan dukungannya terhadap Jokowi - JK.
"Tetapi, dari SMS itu terbaca justru menginformasikan akan mendeklarasikan calon yang nomor yang lain. Nah itu tidak menjadi masalah, tetapi tentunya kemudian yang menjadi hal yang bisa dijadikan alasan dewan kehormatan untuk melakukan penelusuran, adalah mana kala embel-embel restu dari ketua umum," terang Amir.
Amir menambahkan, sejak awal dan sebagaimana dalam Rapimnas tanggal 15 Mei lalu, posisi Demokrat masih tetap netral. "Kecuali dalam waktu dekat ada perubahan," katanya.
Apa yang dilakukan Ruhut terkait deklarasi dan pilihan politiknya dalam pilpres, Amir tidak mempermasalahkan.
"Itu adalah hak politik setiap anggota Partai Demokrat untuk mendukung calon manapun yang dia inginkan, nah itulah hak politik dia, tentunya tidak bisa kita ganggu gugat," tutup Amir.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP meyakini Jokowi tidak memberi perintah kepada menterinya untuk bermanuver membentuk poros koalisi baru.
Baca SelengkapnyaSBY bersiap turun gunung langsung memenangkan Capres Prabowo
Baca SelengkapnyaKetua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden
Baca SelengkapnyaSBY menilai ajakan PDIP dan Gerindra baik untuk transparansi politik
Baca SelengkapnyaDia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKata "Amin" kini sensitif diucapkan di kalangan Partai Demokrat. Beberapa kader yang mengucapkannya membuat ekspresi SBY berubah.
Baca SelengkapnyaSBY lebih memilih Prabowo Subianto-Gibran karena dinilai lebih siap memimpin Indonesia
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sedang berada di Jawa Tengah sejak tiga hari lalu.
Baca Selengkapnya