Anak SBY minta KPK taati aturan saat geledah DPR
Merdeka.com - Ketua Fraksi Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati standar operasional keamanan dalam Gedung DPR saat melakukan penggeledahan. Sikap ini buntut adu mulut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan penyidik KPK, ketika menggeledah ruangan fraksi PKS, beberapa waktu lalu.
"Kalau itu bagian dari tindakan dan kewenangan penegak hukum ya silakan dilakukan. Tapi tolong diikuti standar aturan main yang berlaku," kata Ibas Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).
Menurut Ibas, penggeledahan dengan perlengkapan senjata bisa saja dipandang masyarakat sebagai aksi pencidukan teroris di DPR. "Kami tidak menyalahkan SOP ( standard operating procedure) tetapi setiap institusi punya standar keamanan. Kami tidak mau parlemen itu dianggap seperti teroris yang diciduk keras," ungkap dia.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa PKB mendukung yang lain di Pemilu lalu? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Kapan PKB membantah Cak Imin maju Pilgub? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
Dia menegaskan, kritik itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Demokrat, kata dia, konsisten untuk mendukung KPK berantas korupsi.
"Bukan berarti kita tidak dukung ya asal tidak tebang pilih dan sesuai data yang kuat," ujar putra kedua Presiden ke-2 Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Meski begitu, dia menilai penggeledahan dilakukan KPK tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Sebab, lembaga antikorupsi itu juga mempunyai tugas dan kewenangan.
"Kalau caranya bagus sebetulnya tidak apa-apa dan tidak perlu kita perdebatkan," tandas dia.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca SelengkapnyaPDIP berharap para penegak hukum tetap menunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaKPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca SelengkapnyaSahroni juga membandingkan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya yang dinilai berbeda.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan proses pemeriksaan tak bisa dilakukan sembarangan. Setiap pemeriksaan selalu direkam.
Baca SelengkapnyaKPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.
Baca SelengkapnyaKPK menghormati tak hadirnya Syahrul Yasin Limpo karena ingin bertemu ibunya.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai SYL tidak seharusnya ditangkap paksa.
Baca SelengkapnyaPintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum Donny menyatakan penggeledahan itu tidak disertai surat izin dari hakim dan ketika itu status kliennya hanya saksi.
Baca SelengkapnyaNasDem mempertanyakan proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.
Baca Selengkapnya