Ancam lengserkan Jokowi, Gerindra dinilai malah untungkan PDIP

Merdeka.com - Menanggapi desakan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang berencana menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melalui hak angket, ditanggapi dingin Fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menilai, rencana itu merupakan bentuk keresahan Partai Gerindra.

Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin mengatakan, langkah Partai Gerindra keliru jika ingin menurunkan Jokowi. Karena itu malah memberikan keuntungan kepada PDI Perjuangan. Sebab lebih mementingkan keinginan rakyat.

"Itu menunjukkan hal yang justru menjadi positif bagi PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan aspirasi rakyat, ketimbang jabatan publik yang telah dimiliki sebagai gubernur DKI. Saya pikir, ancaman tersebut justru melawan aspek peraturan dan perundangan yang telah dibuat di DPR RI bersama Gerindra. Dan sekarang seolah ingin diabaikan," katanya Boy Sadikin Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4).

Ia menambahkan, UU tentang Pemilu khususnya presiden dan peraturan yang melekat kepada DKI Jakarta dan jabatan pejabat daerah, juga seolah tidak lagi jadi landasan kerangka pikir dan tindakan politik praktis menyangkut hak anggota dewan tentang angket yang pada prinsipnya bertanya pada rakyat.

Topik pilihan: Megawati | Kampanye Pemilu 2014 | Puisi Politik

"Seolah peraturan tersebut belum jelas sehingga harus angket. Mungkin maksud ketua Fraksi Gerindra adalah bahwa Fraksi Gerindra ingin menggunakan aturan tentang pemakzulan kepala daerah, hanya saja syarat pemakzulan harus terpenuhi. Jika aturan pengikat sudah jelas, kenapa angket? Jika pemakzulan yang dimaksud, kami tunggu reaksi publik atas ancaman dari Fraksi Gerindra tersebut," tutupnya.

Sebelumnya Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, jika Joko Widodo kalah dalam pertarungan merebut kursi presiden RI, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang," ujarnya.

"Rakyat Jakarta sudah marah karena belum tuntas lima tahun, eh sudah mau jadi presiden. Jangan sekarang buat marah rakyat lagi dengan kalah lalu jabatan gubernur tak mau lepas," tambahnya.