Andi Arief: Moeldoko Klaim Dapat Restu Jokowi Ambil Paksa Demokrat

Merdeka.com - Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief terang-terangan menyebut Moeldoko sebagai dalang upaya pengambil alihan Partainya. Dia bahkan menyebut, Moeldoko mencatut nama Presiden Jokowi.

Andi mengaku setelah konferensi pers Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dirinya banyak dapat pertanyaan. Siapa orang di lingkaran Jokowi yang ikut dalam upaya tersebut.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief dalam akun Twitternya, @Andiarief_, dikutip merdeka.com, Senin (1/2).

Andi juga menjelaskan, alasan AHY kirim surat ke Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko dalam upayanya mencatut nama Jokowi.

“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” tambah Andi lagi.

Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi.

Di sisi lain, Politikus Demokrat Rachland Nashidik juga berkomentar hal yang sama. Dia mengutip sindiran Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Selamat malam, Jenderal Moeldoko. Kalau tak mampu jadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly," kata Rachland.

Selamat malam, Jenderal Moeldoko. Kalau tak mampu jadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly.

Jawaban Moeldoko

Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi tokoh gerakan perebutan paksa Partai Demokrat. Terkait hal itu Moeldoko pun angkat bicara.

Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.

"Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).

Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.

"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.

Diungkap AHY

Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY dalam siaran telekonference di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

AHY mengatakan ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum PD pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum PD dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.

Dia menjelaskan konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggantikandengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa atau KLB. Dia menuturkan berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," beber AHY.