Andi Arief Ungkap Isu Surat Suara Tercoblos Karena Pengalaman e-KTP dari Kamboja
Merdeka.com - Wasekjen Demokrat Andi Arief mengungkap alasan khawatir ada isu surat suara tercoblos untuk Jokowi-Ma'ruf dari China dalam 7 kontainer di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, dia menuliskan cuitan meminta KPU memeriksa isu tersebut, hingga akhirnya menuai polemik karena info itu hoaks.
Andi tak mau peristiwa mirip tentang KTP elektronik yang masuk jelang Pilkada 2017 lalu terjadi lagi. Menurut dia, dulu ada e-KTP masuk dari luar negeri disebut hoaks, ternyata memang terjadi.
"Saya berharap infofmasi soal surat suara di Priok betul-betul hoaks. Tidak seperti kasus masuknya e-KTP dari luar negeri jelang Pilkada 2017 yang awalnya dibilang hoaks ternyata ada beneran," kata Andi kepada wartawan, Jumat (4/1).
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Dimana pelanggaran administrasi pemilu bisa terjadi? Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Pada awal Februari 2017 lalu muncul isu e-KTP kiriman dari luar negeri. Ternyata e-KTP palsu itu berasal dari Kamboja. Kiriman itu ditemukan oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Namun Kemendagri memastikan, e-KTP palsu itu tak bisa digunakan untuk mencoblos dalam Pilkada serentak 2017.
Terkait polemik surat suara tercoblos, Andi menjadi pihak tertuduh menyebarkan hoaks. Mantan Stafsus SBY ini juga menjadi orang yang paling disalahkan, bahkan sampai dilaporkan ke polisi.
Namun, Andi ogah melaporkan balik orang-orang di kubu Jokowi yang dianggap menyudutkan dirinya. Sebab, dia dilarang oleh partainya, Demokrat.
"KPU tidak melaporkan saya ke Bareskrim. Berbekal ini saya sebenenya bisa saja melapor balik Guntur Romli (Kader PSI), Ali Ngabalin (Jubir Presiden Jokowi), dan Arya Sinulingga (Timses Jokowi-Ma'ruf) dan sejumlah orang di TKN. Tapi kawan-kawan di Demokrat melarang saya, karena demokrasi itu bukanlah kejahatan," kata Andi lagi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaKasus semacam itu belum pernah terjadi dalam pelaksanaan pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP akan membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaViral video merekam kemarahan warga di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur karena diduga terjadi kecurangan Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Todung, di luar negeri ada 3 metode pencoblosan pemilihan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca SelengkapnyaBudi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo merespons heboh surat suara Pemilu 2024 tercoblos di Taipei
Baca Selengkapnya