Follow
Anggaran pengamanan kurang Rp 700 M, Golkar minta Pilkada ditunda
Merdeka.com - Politisi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Aziz Syamsuddin menyarankan agar pilkada serentak Desember 2015 ditunda ke Tahun 2016. Pasalnya, lebih dari separuh anggaran pengamanan pilkada serentak 2015 belum dipenuhi oleh pemerintah.
"Kami sarankan pilkada ditunda ke 2016 agar bisa lakukan pembicaraan terkait anggaran pengamanan yang kurang sehingga Polri bisa siapkan anggarannya," ujar Aziz saat menanggapi hasil pemaparan Mendagri Tjaho Kumolo yang menyebut 35 daerah belum menandatangani anggaran pengamanan pilkada, Kamis (25/6).
Menteri Tjahjo dalam paparannya menyebut, yang belum menganggarkan dana pilkada secara tuntas adalah kepala daerah yang menjabat selama dua periode. Selain itu, terkait anggaran pengawasan Pilkada Serentak, katanya masih terdapat 35 daerah yang masih dalam proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan pilkada di Jawa Tengah akan digelar? Selain pemilihan presiden serta wakil rakyat pada April kemarin, ada pemilihan kepala daerah yang digelar pada November mendatang.
-
Kapan Golkar akan bergerak? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
Di sisi lain, Polri juga menganggarkan biaya pengamanan pilkada sebesar Rp 1.075.924.924.440.201. Namun dari dana yang diusulkan Polri, pemerintah daerah baru menyetujui Rp 363. 231. 471. 155 rupiah. Masih kurang sekitar Rp 700 miliar lagi.
Aziz mengakui, bahwa Polri juga belum pernah membahas anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 sehingga Komisi III DPR pun belum pernah menyetujui anggaran terkait Pilkada. Jika diajukan anggaran baru, lanjutnya anggaran baru tersebut harus dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Supaya clear terkait anggaran ini (pilkada), Polri tidak pernah ada pembahasan dengan Komisi III. Jika diajukan anggaran baru berarti dimasukkan dalam RAPBN 2016 yang pembahasan bulan Oktober dan baru bisa digunakan di 2016," terang Aziz.
Terkait anggaran 2015, lanjut dia, tidak bisa diganggu lagi dan tidak bisa diubah untuk disetujui mengisi kekurangan anggaran pengamanan pilkada. Karena itu, Aziz menganjurkan pilkada serentak ditunda ke tahun 2016 agar anggaran pengamanan tersedia.
"Kita tidak mungkin mengubah anggaran tahun 2015. Kami sarankan pilkada ditunda ke 2016," pungkas Aziz.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
JK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.
Baca Selengkapnya
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca Selengkapnya
KSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca Selengkapnya
DPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.
Baca Selengkapnya