Anggaran pengamanan Pilkada belum cair, polisi cari dana talangan
Merdeka.com - Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto SIK telah menyurati Wali Kota Mataram untuk mempertanyakan anggaran pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 yang tak kunjung cair.
"Beberapa hari lalu, kami sudah menyurati penjabat wali kota untuk mempertanyakan anggaran pilkada. Namun hingga kini belum ada jawaban," kata Heri di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seperti dikutip dari Antara, Senin (28/9).
Heri mengungkapkan apabila anggaran pengamanan pilkada belum cair, pihaknya akan mecari dana talangan agar pelaksanaan pengamanan dapat dijalankan. Selain itu, menurutnya, belum cairnya anggaran pengamanan tersebut tidak akan menghambat kerja kepolisian Mataram untuk melakukan pengamanan yang maksimal sesuai dengan rencana operasional yang sudah ada.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024? Tahapan Pilkada serentak 2024 sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Apa saja tugas Pantarlih Pilkada 2024? Berikut adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Pantarlih selama masa kerjanya:Membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS: Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih: Salah satu tugas utama Pantarlih adalah melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi data pemilih untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar memenuhi syarat.Memberikan Tanda Bukti Terdaftar: Pantarlih bertanggung jawab untuk memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih yang telah dicocokkan dan diteliti datanya. Tanda bukti ini berfungsi sebagai verifikasi bahwa pemilih tersebut sudah terdaftar secara resmi.Menyampaikan Hasil Pencocokan dan Penelitian: Setelah melaksanakan pencocokan dan penelitian, Pantarlih harus menyampaikan hasilnya kepada PPS.
"Kita cari talangan dulu. Jika anggaran sudah cair barulah diganti dan tetap akan kita pertanggungjawabkan," tambah Heri.
Selain belum cairnya anggaran, Heri juga menilai, anggaran Rp 1 miliar yang dianggarkan untuk pengamanan pilkada masih kurang jika digunakan untuk operasional sekitar 500 personel yang diturunkan. Untuk menyiasati kekurangan tersebut, ia mengatakan akan memangkas uang makan tiap personel yang sebelumnya sebesar Rp 54 ribu perhari menjadi Rp 30 ribu perhari.
"Jika kita gunakan standar yang ada maka anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp1 miliar. Tapi itu bukan satu jawaban, dan yang terpenting saat ini kita mengamankan dulu," sambungnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan pihaknya akan tetap menjalankan berbagai kegiatan pengamanan yang telah disusun pada rencana awal, baik pengamanan terbuka maupun tertutup.
"Pengamanan terbuka itu dilakukan pengamanan di Panwaslu dan KPU sebagai penyelenggara pilkada. Sedangkan tertutup dilakukan oleh tim khusus kami pada beberapa titik," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca SelengkapnyaPencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, siap memproses jika terdapat pelanggaran saat jenderal polisinya bersaksi kecurangan pemilu.
Baca SelengkapnyaAnggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca Selengkapnya