Follow
Anggaran Terbatas, Pemkot Solo Minta Pilkada Ditunda Tahun Depan
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo benar-benar tak memiliki anggaran tambahan yang diajukan KPU setempat untuk penyelenggaraan Pilkada, 9 Desember mendatang. Hampir seluruh pos anggaran tahun ini digunakan untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, Pemkot Solo minta pemerintah pusat agar Pilkada serentak ditunda hingga 2021.
"Ini anggarannya sudah tidak bisa nambah. KPU minta tambahan Rp11 miliar, kami tidak punya anggaran, wong bayar listrik saja tidak bisa. Pilkada kan bisa ditunda tahun depan," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Selasa (30/6).
Rudy menilai, tahun ini pemerintah daerah dan masyarakat masih berkonsentrasi pada penanganan Covid-19. Pemkot Solo, lanjut Rudy, dipastikan tidak memiliki cukup anggaran untuk memenuhi kekurangan dana yang diajukan oleh KPU.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa usulan Kerto Pengalasan? Punya Usulan Nyentrik Setelah menyerahkan diri kepada pihak lawan, Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda. Saat itu ia menawarkan perundingan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
"Tidak ada anggaran, kita harus mengajukan ke pusat," katanya.
Pandemi Covid-19 mengakibatkan anggaran Pilkada 2020 membengkak hampir dua kali lipat. Jika sebelum Covid-19, KPU hanya memerlukan dana Rp15 miliar, maka setelah pandemi anggaran membengkak hingga memerlukan tambahan hingga sekitar Rp11 miliar.
Anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk penambahan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta pengadaan APD untuk penerapan protokol kesehatan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Gerindra menegaskan, sudah ada aturan cuti kampanye untuk kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Blitar ikut menggugat UU Pilkada terkait masa jabatan ke MK.
Baca Selengkapnya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kinerja Gibran sebagai wali kota dinilai tidak optimal karena sering mengambil cuti untuk kampanye.
Baca Selengkapnya
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Gibran hanya merespons singkat dengan mengucapkan terimakasih
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca Selengkapnya