Anggota DPR Belum Lapor LHKPN, PPP Berdalih Sibuk Kampanye

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan toleransi jangka waktu bagi anggota DPR yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaannya Pejabat Negara (LHKPN). Dia meminta jangka waktu hingga Mei 2019.

KPK memang memberikan batas waktu bagi para pejabat yang ingin melaporkan LHKPN. Batas waktunya hingga 31 Maret 2019.

"Maka sebaiknya KPK memberikan toleransi perpanjangan waktu semisal sampe bulan Mei," kata Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/3).

Anggota Komisi II DPR ini menuturkan saat ini kebanyakan anggota DPR tengah sibuk mengikuti persiapan Pemilu 2019. Karena itu dia menyarankan untuk ada perpanjangan waktu pelaporan hingga tak ada lagi anggota yang belum melapor.

"Jika tanggal 31 Maret sudah pasti banyak yang tercecer," ungkapnya.

Baidowi juga mengungkap alasan lainnya mengapa hingga saat ini banyak yang belum melaporkan LHKPN. Diantaranya, kata dia, karena ada perubahan sistem pelaporan dari manual ke online.

"Ya karena ada perubahan sistem ke online yang mengharuskan isi dari awal dan upload dokumen. Biasanya selama ini manual langsung bawa salinan dokumen sebagai lampiran. Selain itu ada kesibukan dari DPR khususnya menjelang pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menyebut banyak anggota DPR RI tak patuh dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara di tahun 2018. Setidaknya, dari 553 wajib lapor, hanya 99 legislator di Senayan yang melaporkan hartanya ke KPK.

"Untuk legislatif dari DPR RI tingkat kepatuhannya masih 17,9 persen. Itu artinya 454 orang anggota DPR RI itu belum melaporkan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).