Anggota DPR dari PPP ini malu ruangan kerjanya tak layak
Merdeka.com - DPR berencana menaikkan anggaran tahun 2018 menjadi Rp 5,7 triliun. Fraksi PPP mengaku tidak mengetahui rincian rencana kenaikan anggaran itu. Juru bicara Fraksi PPP Arsul Sani mengaku akan terlebih dahulu melihat rincian dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebelum menyatakan mendukung atau menolaknya. Apalagi, pemerintah bisa saja menolak usulan kenaikan anggaran itu.
"Itu kan usulan, belum tentu juga disetujui oleh pemerintah. Nah pemerintah tentu bisa jadi punya sisi pandang yang lain termasuk dari pendapat berbagai elemen masyarakat yang disuarakan lewat berbagai media," kata Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/8).
Meski demikian, Arsul mengatakan, topik yang lebih penting untuk dibahas yaitu gedung DPR harus direnovasi. Dia menilai, gedung khususnya ruangan bagi anggota DPR sangat tak layak sehingga perlu direnovasi sedemikian rupa. Dia lantas, mengaku malu menjadi anggota DPR yang memiliki ruangan tak layak.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
"Kepantasan aja lah. Saya kadang malu juga jadi anggota DPR. Itu ruangan eselon III itu. Eselon II aja kalah. Padahal protokolernya DPR katanya selevel sama Presiden," ujarnya.
Oleh sebab itu, Anggota Komisi III DPR ini mengaku tak sepakat dengan rencana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Daripada membangun apartemen, dia berharap lebih baik gedung DPR diperbaiki.
"Kita lihat kan ruangan anggota DPR sama kapolsek bagus mana? Ruang anggota Komisi III sama Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagus mana? Itu aja," ujarnya.
Ruangan bagi anggota DPR seharusnya memiliki kualitas dan kenyamanan yang sama dengan lembaga negara lain. Selain ruangan yang tak layak, Arsul menilai keselamatan juga perlu diperhatikan. Dia mencontohkan, lift di gedung DPR yang tak aman sehingga dapat mengancam keselamatan.
"Kita aja wiridan terus setiap naik lift," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaRencana pembahasan RUU PPRT itu sudah mulai masuk di DPR RI pada awal periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaGuspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaSebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya