Anggota DPR Kritisi Realokasi APBN Hingga Potong Tunjangan Guru

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengkritik pemerintah yang merealokasi triliunan anggaran mitra komisi X. Namun, malah muncul rumor nepotisme karena anggaran yang dipotong itu dialirkan ke perusahaan milik salah Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

"Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra secara detail, malah muncul kabar-kabar miring, artinya realokasi ini belepotan," ujar Fikri dalam keterangannya, Senin (20/4).

Pemotongan anggaran itu merupakan kebijakan Presiden Jokowi untuk meluncurkan paket stimulus menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu terlampir dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020. Fikri protes banyak anggaran mitra Komisi X dipotong.

Dia juga mempermasalahkan Perpres tersebut karena APBN diubah begitu saja tanpa pembahasan dengan DPR. Adapun pemerintah dapat melakukan demikian berlandaskan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Perubahan APBN 2020 tanpa melalui proses pembahasan di DPR Ini yang jadi bermasalah," ujar Fikri.

Fikri menjelaskan, anggaran mitra Komisi X dipotong totalnya mencapai Rp6,44 triliun. Terdiri dari, Mendikbud dipotong Rp4,98 triliun, Kemenparekraf dipotong Rp1,09 triliun, Kemenpora dipotong Rp270,2 miliar hingga Perpusnas dipotong Rp106,6 miliar.

Namun, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk stimulus ekonomi jilid tiga sebesar Rp405,1 triliun. Salah satunya untuk pelatihan kartu prakerja sebanyak 5,6 juta orang yang mendapat Rp1 juta. Salah satu pelaksananya perusahaan daring milik Stafsus Jokowi.

Fikri menuntut pemerintah menjelaskan realokasi anggaran Komisi X tersebut. "Tidak hanya komisi X saya kira, karena untuk mencapai Rp405,1 T dipotong juga anggaran di K/L lain," kata politikus PKS itu.

Selain itu, Fikri juga mengatakan, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa dipotong mencapai Rp23,26 triliun.

"Dari situ termasuk pemotongan tunjangan guru sebesar Rp3,3 T dan pemotongan dana BOS Rp1,1 T," kata dia.

Fikri menegaskan, pemotongan dana-dana tersebut harus mempunyai alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik," imbuhnya.

Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Belva Devara angkat bicara terkait keterlibatan Skill Academy by Ruangguru yang merupakan perusahaan miliknya sebagai mitra dari program Kartu Pra Kerja. Pendiri dan CEO Ruangguru itu mengaku siap mundur dari staf khusus apabila ada konflik kepentingan dalam penetapan itu.

"Walau tidak ada yang dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi atau asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur," kata Belva melalui cuitannya di Twitter, Rabu (15/4).

Dia menegaskan, dirinya sama sekali tak terlibat dalam proses pemilihan mitra untuk pelatihan online program kartu pra kerja. Termasuk, soal besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya.

"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun," ujarnya.

Belva menjelaskan, penentuan mitra program kartu pra kerja dilakukan secara independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO). Dia memastikan penetapan mitra kartu pra kerja tanpa intervensi dari siapapun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bakal ada perubahan besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Perubahan ini tak lepas dari dinamika terjadi di ekonomi dunia, termasuk adanya pandemi virus corona atau Covid-19.

"Dari komunikasi itu gambarkan bahwa APBN 2020 pasti mengalami perubahan sangat besar," kata Menteri Sri Mulyani saat videoconfrence, Jakarta, Selasa (24/3).

Menteri Sri Mulyani mengatakan jika dilihat dari landasan yang dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, harga minyak mentah dunia, dan suku bunga itu bakal terkoreksi dan mengalami perubahan luar biasa.

"Growth jelas mengalami (perubahan) banyak negara bahkan sudah pastikan resesi. Tinggal sebutkan resesi single digit atau dobel," kata dia.