Anggota DPR marah Mendagri & Menkum HAM malah absen saat bahas Perppu Ormas

Merdeka.com - Ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja tingkat I Komisi II DPR membahas Perppu Pembubaran Ormas mendapat kritikan. Dari perwakilan pemerintah, hanya Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara yang menghadiri rapat.

Padahal, Tjahjo, Yasonna dan Rudiantara seharusnya mewakili pemerintah untuk menjelaskan substansi Perppu Ormas kepada Komisi II.

"Kami kecewa, cuma satu menteri yang hadir," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam rapat kerja Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Di lokasi yang sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya berharap seluruh perwakilan pemerintah yang diundang hadir.

"Saya juga harapannya tadi pemerintah kekuatan penuh," terangnya.

Yandri menilai, absennya Tjahjo dan Yasonna di raker perdana membahas Perppu Ormas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah.

"Pemerintah mulai enggak serius nih, babak pertama aja enggak datang, gimana babak kedua dan ketiga, yang datang hanya Pak Rudi Kominfo," tegas Yandri.

Oleh karena itu, Yandri menyarankan rapat ditunda sampai ketiga menteri hadir. "Pak Mendagri kemana, apa alasannya enggak datang, Menkumham kemana, apa alasannya enggak datang," tukasnya.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja tingkat I untuk mendengarkan penjelasan pemerintah soal substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan siang ini. Rencananya, perwakilan pemerintah yang akan hadir, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Kita ingin mendengarkan dari pemerintah tentang penjelasan alasan argumentasi dan apa yang menjadi alasan hingga Perppu Ormas ini diterbitkan oleh pemerintah," kata anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Setelah rapat dengan pemerintah, Komisi II sebagai pihak yang ditunjuk membahas Perppu Ormas akan berkunjung ke daerah-daerah. Tujuannya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah terkait Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah pada 12 Juli 2017.

"Setelah ini kita akan melakukan dengar pendapat juga ke daerah-daerah terkait dengan apa yang menjadi pandangan masyarakat di daerah, dengan rencana terbitnya Perppu Ormas ini," jelasnya.