Anggota DPR mayoritas pengusaha, NasDem tolak tunjangan dinaikkan

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR Johnny G Plate tak setuju dengan wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Menurut dia, mayoritas anggota DPR periode 2014-2019 dari kalangan pengusaha yang tak membutuhkan kenaikan tunjangan.

"Anggota DPR ini kan bukan orang yang susah-susah amat. Lagi pula kalau tunjangan tidak dinaikkan tidak mati kan?" kata Johnny saat dihubungi, Rabu (16/9).

Anggota Komisi XI DPR ini menyatakan, seharusnya DPR membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang kurang baik, DPR seharusnya mendorong agar pemerintah mempercepat penyerapan anggaran pada APBN 2015.

"Di samping itu, untuk mengantisipasi dampak perekonomian yang meluas di 2016, saya kira pemerintah perlu memangkas anggaran belanja. Kemarin total usulan RAPBN itu mencapai Rp 2.121,3 triliun," tuturnya.

Dia menambahkan, pemangkasan anggaran pada RAPBN 2016 bukan tanpa sebab. Salah satunya akibat prediksi turunnya harga minyak dunia di tahun mendatang.

"Pasar Nymex memperkirakan harga minyak dunia turun menjadi USD 20 per barel. Kalau ini turun, suka tidak suka belanja negara harus direvisi kembali," terangnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2016 yang sudah disahkan kemarin antara pemerintah dan DPR, tunjangan anggota dewan mengalami kenaikkan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut tunjangan DPR di APBN 2016:

1. Tunjangan kehormatan untuk, a). ketua badan/komisi sesuai Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 hanya sebesar Rp 6 juta, dan akan diusulkan menjadi Rp 11,1 juta; b. Untuk wakil ketua. Dari Rp 6,4 juta menjadi Rp 10,7 juta, dan anggota dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 9,3 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif, untuk, a. Ketua badan/komisi Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dari Rp 16,4 juta akan diusulkan menjadi Rp 18,7 juta; b.wakil ketua dari Rp 16 juta akan menjadi Rp 18,1 juta, dan c. Anggota dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 15,6 juta.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran untuk ketua komisi/badan sesuai Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp 5,2 juta akan menjadi Rp 7 juta. Untuk wakil ketua komisi atau badan, dari Rp 4,5 juta akan menjadi Rp 6 juta, dan anggota DPR, dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 5 juta.