Follow
Anggota DPR Minta 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan Tak Dipecat
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta 75 pegawai KPK yang tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan tidak perlu diberhentikan. Arsul menilai, sebaiknya pegawai yang tidak lolos diberikan pembinaan.
"Tidak memenuhi syarat itu bukan untuk diberhentikan, tapi diberi kesempatan, diberikan pembinaan agar wawasan kebangsaannya itu naik, terimprove, sehingga menjadi memenuhi syarat, bukan diberhentikan," kata Arsul di DPR, Kamis (6/5).
Arsul menuturkan, yang tidak memenuhi syarat ini masih memiliki kesempatan untuk dijadikan ASN. Tergantung bagaimana kebijakan pimpinan KPK.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana Dokter Kasil bisa jadi ASN? Lulus kuliah Kedokteran, Kasil sempat bekerja sebagai tenaga kontrak hingga akhirnya lolos seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Mengapa PPPK dibuka untuk pelamar yang tidak lolos CPNS? Bagi teman-teman yang kemarin tertarik pada CPNS tetapi tidak lolos, kini dapat mencoba jalur PPPK. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan masalah tenaga non-ASN,' tambahnya.
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Bagaimana calon tidak memenuhi syarat? Namun pada akhir masa verifikasi 8 pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada 2024.
"Kalau itu kebijakan. Kalau pimpinan KPK mengatakan bisa, setelah kamu memenuhi syarat," kata anggota DPR Fraksi PPP.
Sementara itu, Arsul tidak setuju dengan sejumlah materi dalam tes wawasan kebangsaan. Misalnya mengani qunut, dan praktik keislaman.
Lebih lanjut, dia bilang jika pegawai KPK sudah seorang patriot tidak perlu dites soal wawasan kebangsaan.
"Saya juga tidak setuju soal itu. Tetapi kalau kemudian ada yang menentang, harusnya Febri lah contohnya, mereka itu sudah patriot. Tidak perlu kemudian dites soal wawasan kebangsaan," katanya.
"Kalau kita bicara aparatur, memang harus wawasan kebangsaan. Wong rakyat saja gak boleh, apalagi ada aparatur negara yang selain mengatakan saya NKRI, saya Pancasila, tetapi berpikir juga Ideologi yang lain," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca Selengkapnya
Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Harjono mengaku mendapatkan dorongan dari anggota Dewas yang lain untuk kembali menjabat.
Baca Selengkapnya
Surpres dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/11).
Baca Selengkapnya
Firli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca Selengkapnya
PPPK bersangkutan nantinya bisa mengajukan perizinan untuk meninggalkan pekerjaannya sementara pada saat tahap ujian CPNS 2024.
Baca Selengkapnya
Apabila 10 kandidat yang akan dikirim ke DPR adalah orang-orang bermasalah, pasti memberidampak pada kinerja KPK ke depannya.
Baca Selengkapnya
Kebijakan reformulasi ini dilakukan dalam rangka merespons fakta, hanya sedikit peserta seleksi PPPK Teknis 2022 yang mampu memenuhi nilai ambang batas.
Baca Selengkapnya
Nama Ghufron tidak ada dalam daftar lolos Tess assessment yang diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK hari ini, Rabu (11/9).
Baca Selengkapnya
KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Empat mantan pegawai KPK itu mendaftar capim KPK berkaca dari banyak masalah di internal lembaga antirasuah dari segi pimpinan hingga pegawai.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnya