Anggota DPR Prediksi Anggaran Pemindahan Ibu Kota Bakal Membengkak
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai pemindahan ibu kota yang telah diumumkan Presiden Jokowi belum tepat karena pertumbuhan ekonomi saat ini melambat. Belum lagi, dia memprediksi anggaran Rp466 triliun untuk memindahkan ibu kota bakal membengkak.
"Menurut kami anggaran Rp500 T itu pasti lebih, itu pasti akan membengkak," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Salah satu alasan anggaran bisa membengkak karena pemindahan ASN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ditambah, anggota dewan dan lembaga tinggi negara juga bakal pindah.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
"Berapa tiket yang harus ditanggung oleh negara kalau misalkan selama belum ada tempat tinggal tetap mereka apakah negara akan menanggung biaya tiket biaya perumahan biaya hidup di sana," kata Yandri.
Sedangkan, anggota Fraksi PAN itu menyoroti utang negara yang masih menumpuk. Belum lagi masalah kemiskinan masih menjadi persoalan. Karena itu, dia menyarankan Presiden Joko Widodo mengatasi masalah di Jakarta lebih dahulu.
"Menurut kami, belum saatnya. Jadi kalau ada problem di ibu kota negara ayo kita atasi dulu," ucapnya.
Sementara, Jokowi dinilai belum sesuai aturan untuk memindahkan ibu kota. Karena belum ada undang-undang yang menjadi dasar pemindahan ibu kota.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara (IKN) baru.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaDi depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca SelengkapnyaPresiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil percaya bahwa rezeki harus dijemput, sehingga harus diupayakan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani sudah merapatkan hal ini di Istana Merdeka pada Selasa (12/9) .
Baca SelengkapnyaBasuki diminta menjelaskan rinci kepada Komisi V terkait perkembangan pembangunan di IKN.
Baca Selengkapnya