Anggota DPR: TNI Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai, sudah sepantasnya anggota TNI dan Polri tidak terlibat diskusi politik praktis. Apalagi jika sampai menjelekkan negara dan pemerintah.

Hal ini menanggapi imbauan Presiden Joko Widodo meminta anggota TNI-Polri tidak mendebat pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Hasanuddin mengatakan, TNI-Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.

"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (2/3).

Anggota TNI dan Polri juga harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Bukan malah menolaknya.

"Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," tegasnya.

Selain soal IKN, Jokowi juga menegur TNI-Polri agar para istrinya tidak mengundang penceramah sembarangan. Karena ditakutkan penceramah tersebut berpaham radikal.

Hasanuddin menilai teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat. "Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," kata politisi PDI Perjuangan ini.