Anggota DPR Ungkap Rumor Rekrutmen KPU-Bawaslu di Daerah: Transaksional
Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku jika pihaknya banyak mendapat informasi terkait proses rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu di daerah. Dia meminta, agar KPU RI dan Bawaslu RI berhati-hati.
"Saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumor ini terkait dengan rekrutmen komisioner baik KPU maupun Bawaslu di kabupaten/kota. Isunya macam-macam. Saya berusaha tidak percaya, tetapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI hati-hati. Saya berusaha tidak percaya," kata Doli, saat rapat bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (29/5).
Doli menyebutkan, salah satunya adalah isu adanya transaksi di dalam proses rekrutmen anggota KPU serta Bawaslu di daerah. Dia pun menegaskan hal itu tidak boleh terjadi.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Berita terbaru KPU selengkapnya di Liputan6.com
"Kalau pilihan saudara-saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini tidak akan memaafkan saudara-saudara sekalian," tegasnya.
Lebih lanjut, Doli meminta agar DKPP lebih cermat dalam hal rekrutmen tersebut. Selain itu, dia meminta agar masyarakat segera laporkan jika menemukan kasus tersebut.
"Jadi saya mengingatkan terutama DKPP ini kita harus cermati. Ini forum terbuka ada live streaming kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian begitu, Komisi II siap membuka diri kalau ada yang lapor. Supaya kita nggak ada ampun kalau soal gitu-gitu," ucapnya.
"Saya ingatkan kepada saudara Ketua, saudara Hasyim Ashyari, saudara Idham Khalik, saudara Pak Parsadaan Harahap, saudara Betty, saudara Sudrajat, saudara Agus, saudara Bagja, saudara Totok, Puadi, saudara Lolly. Saya atas nama teman-teman mengingatkan hati-hati jangan sampai ketahuan, kalau ketahuan saya kira, ya lihat saja nanti," sambung Doli.
Doli mengatakan, laporan semacam ini sudah terdengar sejak lama. Dia heran mengapa laporan itu tak berhenti hingga sekarang.
Doli meminta KPU dan jajaran untuk bertindak jujur. Dia ingin Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.
"Jadi di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan supaya berhati-hati karena kita sudah bertekad dari awal untuk membuat Pemilu 2024, pemilu yang berwibawa dan bersih jangan sampai kita mau bersih, berharap masyarakatnya yang bersih tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," imbuhnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi II bersama KPU akan melakukan rapat konsinyering untuk membahas putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaMaka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca SelengkapnyaRapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca SelengkapnyaKebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.
Baca SelengkapnyaDoli juga mempertanyakan niat KPU RI untuk membuat Akademi Pemilu Indonesia.
Baca SelengkapnyaPertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaDoli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca SelengkapnyaDoli mengingatkan, bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru tentang syarat usia pencalonan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya