Anggota Komisi I DPR minta Badan Cyber sinergi dengan UU ITE

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mendukung dibentuknya Badan Cyber Nasional. Menurutnya, pembentukan badan ini sebenarnya adalah wacana lama antara pemerintah. Tujuannya untuk menyaring berita bohong atau hoax di jagat dunia maya.

"Setuju, sebenarnya rencana itu sudah lama, tapi memang belum pernah dikonsultasikan dengan komisi I. Indonesia memang perlu badan koordinasi khusus kontra naratif di medsos," kata Bobby saat dihubungi merdeka.com, Rabu (4/1).

Bobby menyarankan agar badan ini diintegrasikan dengan desk-desk cyber yang ada di berbagai institusi negara. Semisal, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, BAIS, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenkominfo dan sejumlah lembaga lain.

"Akan tetapi perlu di integrasikan dengan desk-desk cyber yang ada di banyak institusi. Polisi, BIN, TNI, BAIS, BNPT dan beberapa institusi lain juga memiliki desk monitoring cyber," terangnya.

Selain mengawasi peredaran berita bohong, Badan Cyber Nasional ini juga bisa difungsikan untuk menjaga ribuan lembaga pemerintah dan militer dari serangan peretas.

"Cyber security untuk menjaga 1.000 lembaga pemerintah, dan juga Cyber defense untuk peralatan militer. Ini belum memproteksi serangan hacker-hacker ke masyarakat seperti pembobolan email, ATM dan lain-lain," jelas Bobby.

Membanjirnya berita bohong di masyarakat, Bobby menilai memang sudah saatnya pemerintah membentuk Badan Cyber ini. Operasional Badan Cyber perlu disinergikan dengan regulasi yang tepat yakni UU ITE.

"Betul, sangat perlu. Jangan sampai mobilisasi opini via medsos yang berpotensi melahirkan konflik komunal, bisa meledak seperti kejadian Arab Spring. Pengguna internet di Indonesia sudah hampir 100 juta, sehingga bisa dikatakan, perlu kebijakan, regulasi dan badan khusus yang mengawasi sektor ini," terangnya.

Politisi Golkar ini membantah tudingan bahwa pelaksanaan UU ITE yang baru membatasi kebebasan berpendapat bagi warga negara. UU ITE baru, lanjutnya, justru mendorong masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial.

"Dengan UU ITE baru, jangan khawatir opini yg mengatakan kebebasan berpendapat itu hilang, salah, itu tetap terjaga dengan baik, tapi juga menuntut tanggung jawab agar bijak menggunakan medsos," tutupnya.