Anggota Komisi I DPR Minta Panglima TNI dan Kasad Tidak Terprovokasi Isu
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman terus bekerja, dan tidak terprovokasi isu-isu yang tidak valid. Menurutnya, mengabdi kepada negara dan rakyat sesuai konstitusi merupakan tugas yang sangat mulia.
"Harapannya para pemimpin TNI ini terus bekerja dengan baik, mengabdikan diri sepenuh jiwanya menjaga kedaulatan negara," kata Dave dihubungi wartawan, Selasa (6/9).
Dave mengaku tidak pernah mendengar isu ketidakharmonisan antara Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman. "Saya tidak pernah mendengar (perseteruan Panglima vs Kasad itu)," ujar Dave.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Pernyataan Dave ini disampaikan menanggapi pernyataan Anggota Komisi I Effendi Simblon. Dave menyampaikan dia tidak tahu dari mana Effendi Simbolon mendapatkan isu perseteruan antara Andika dan Dudung tersebut.
"Itu kan pandangan pribadinya Pak Effendi Simbolon. Saya tidak pernah melihat perseteruan apapun," papar Dave.
Menurut Dave, semua prajurit TNI saling mendukung mengabdi pada konstitusi untuk rakyat. "Saya yakin semua prajurit TNI, apalagi Panglima TNI dan KSAD saling mendukung karena kita semua mengabdi pada konstitusi untuk rakyat, bukan kepentingan pribadi," bebernya.
Sebelumnya, hubungan Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman dikabarkan tak harmonis. Kabar disharmoni itu disinggung anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dalam rapat Komisi I DPR terkait Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023 dan isu-isu aktual lainnya dengan Menhan, Panglima TNI dan para kepala staf di ruang rapat Komisi I, gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).
"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada Kasad," kata Effendi dalam rapat digelar di ruang Komisi I DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9).
Andika menjawab terkait isu disharmoni dengan Dudung. Dia membantah kabar tersebut. "Ya dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, tetap berlaku selama ini, jadi tidak ada kemudian yang berbeda," ujar Andika usai rapat kerja bersama Komisi I DPR.
Terpisah, Dudung Abdurachman langsung juga menghubungi Komisi I DPR RI untuk menjawab isu disharmoni dengan Andika Perkasa. Dudung sebelumnya tidak bisa hadir saat rapat Komisi I dengan Panglima TNI.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Dudung menyampaikan hubungannya dengan Andika baik-baik saja. Dalam kesempatan berikutnya, Dudung berjanji akan hadir rapat bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf.
"Dari Kasad usai rapat Jenderal Dudung sudah menghubungi kami juga menyatakan hal serupa. Beliau minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung," kata Meutya dalam keterangannya, Selasa (6/9).
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca SelengkapnyaCalon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca SelengkapnyaDudung memberikan sebuah pesan bersifat keras yang menjadi sorotan. Ia mencoba mengingatkan kepada para Pangdam dan jajarannya dalam menghadapi politik 2024.
Baca SelengkapnyaAgus berjanji di bawak kepemimpinan sebagai Panglima TNI, tidak akan ada prajurit yang arogan dan menyakiti rakyat
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaAndika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaAndika mengatakan semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu
Baca SelengkapnyaDudung juga menyinggung ada purnawirawan yang mendukung salah satu peserta Pemilu.
Baca Selengkapnya