Anggota Komisi I DPR minta TNI bertugas sesuai tupoksinya

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mendapatkan informasi mengenai prajurit TNI yang turut merazia kendaraan atau truk pengangkut beras dan gabah. Dia menyesalkan pelibatan TNI yang bertugas di luar tupoksinya.

"Tindakan itu ngawur dan jelas melanggar UU TNI," ujar Charles dalam pesan singkatnya, Jakarta, Senin (2/5).

Politisi PDIP ini menambahkan, kasus ini terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu (30/4) kemarin. Belasan kendaraan pengangkut beras dan gabah ditahan belasan anggota TNI dari jajaran Kodim dan Korem atas permintaan Bulog. Karena alasan tidak bisa dijual di luar karena serapan perusahaan BUMN ini hingga saat ini belum terpenuhi.

Menurut Charles, tindakan Bulog setempat tidak dibenarkan. Sebab prajurit TNI‎ sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan sebagai alat pertahanan negara, dia mengatakan TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Selain itu, TNI juga sebagai‎ penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan‎ pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

"Dalam melaksanakan fungsinya TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara, bukan untuk merazia truk pengangkut beras dan gabah seperti yang terjadi di Pinrang," tegas Charles.

Dia meminta seluruh lembaga negara tak terkecuali badan-badan lainnya, memahami tugas dan fungsi utama prajurit TNI tersebut dan tidak memanfaatkan untuk keperluan lain di luar tugasnya tersebut.

"Semua ‎komponen negara, termasuk lembaga dan badan negara memahami tugas prajurit TNI dan tidak memanfaatkan mereka untuk hal-hal di luar tugasnya yang justru dapat merusak profesionalisme prajurit TNI yang terus dibangun," tutup Charles. (mdk/noe)