Follow
Anggota Komisi I: RUU Ekstradisi bisa bawa pulang tersangka korupsi
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem, Supriyadin mengatakan, Rancangan Undang-undang Ekstradisi antara Indonesia dengan Papua Nugini dan Vietnam dapat bermanfaat bagi Indonesia. Salah satunya untuk mengekstradisi pelaku korupsi.
"RUU ini bisa bermanfaat beberapa hal. Pengukuhan kedaulatan NKRI, penegakan hukum lintas negara, terutama korupsi, dan kejahatan terorganisir lainnya," ujar Supriyadin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2).
Supriyadin menjelaskan, sebelumnya, Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, India, dan Hongkong. Dia menambahkan, perjanjian tersebut dapat mengukuhkan hubungan bilateral antar negara.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Fraksi NasDem, lanjutnya, menyetujui pengesahan RUU Ekstradisi menjadi undang-undang. Pengesahan RUU tersebut bisa menjadi prestasi pertama DPR di bidang legislasi.
"RUU tersebut bisa menjadi salah satu prestasi pertama DPR dalam bidang legislasi," ujarnya.
Seperti diketahui, salah satu buronan kasus korupsi di Indonesia, Joko Chandra saat ini berada di Papua Nugini. Sementara di Vietnam ada tersangka Samadikun Hartono. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca Selengkapnya
Menurut Putu, terbentuknya kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini merupakan hal yang positif.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih dalam kajian.
Baca Selengkapnya
Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Kejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.
Baca Selengkapnya
Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya