Follow
Anggota Komisi II: Alokasikan 6 persen APBN untuk Desa
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko mendesak pemerintah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa. Sebab, menurut dia, para perangkat desa dan semua unsurnya sangat berharap ada kejelasan soal manajemen desa.
Selain itu, Budiman meminta pemerintah memperhatikan permasalahan kesejahteraan para perangkat desa. Dia menilai, selama ini pemerintah abai dalam hal meningkatkan kesejahteraan para perangkat desa.
"Dalam RUU Desa juga dialokasikan 6 persen dari APBN untuk menjadi Dana Alokasi Desa. Di mana 30 persen di antaranya dibagi secara merata untuk seluruh desa, sementara sisanya di distribusi secara proporsional," kata Budiman dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Selasa (2/4).
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Siapa yang membantu desa dalam program ini? Nantinya, pengelolaan sampah di tempat itu akan bekerja sama dengan SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi) Indonesia melalui Program Hijau dan Voices For Just Climate Action (VCA).
-
Bagaimana Desa Rowosari meningkatkan kesejahteraan warga? Seiring waktu, berkat berbagai pendampingan dari berbagai pihak, warga Desa Rowosari pun makin sejahtera karena hasil panennya berlimpah.
-
Di mana desa miskin itu berada? Salah satu desa miskin berada di Desa Cipelem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana kondisi Desa Cibeureum? Mengutip Disparbud Jabar, kawasan Desa Cibeureum memiliki bentang alam yang indah. Hamparan terasering sawah begitu memanjakan mata, terutama saat musim tanam tiba. Belum lagi area perbukitan, dengan rumah-rumah warga yang berada di lerengnya jadi pemandangan yang syahdu untuk dinikmati. Sungai juga mengalir di desa ini, dengan kondisi air yang jernih.
Budiman mengatakan hal itu usai pertemuan antara Forum Pembaharuan Desa dan Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia dengan Panitia Khusus RUU Desa di Gedung DPR. Meski mendesak percepatan pembahasan RUU Desa, Budiman mengingatkan pemerintah tidak sembarangan mengajukan usul beleid itu. Dia meminta unsur khas dan karakter dari setiap desa jangan dilupakan.
Budiman mengatakan, para perangkat desa berharap agar pembahasan RUU Desa tidak berlarut-larut. Menurut dia jika hal itu terjadi, maka timbul kesan seolah-olah pemerintah tidak serius dalam menanggapi berbagai persoalan pedesaan selama ini terjadi. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Menurut Alimin, sektor pertanian lebih penting dari pada sektor apapun karena masalah pangan selalu berkaitan langsung dengan keberpihakan negara pada petani.
Baca Selengkapnya
Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya
Said juga sudah punya peta persoalan di Jatim untuk kemudian dikolaborasikan dengan Risma.
Baca Selengkapnya
Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.
Baca Selengkapnya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya