Anggota Komisi III DPR Dukung Kartu Prakerja, Biar KPK dan BPK Mengawal

Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, DPR Sari Yuliati menilai, mudah melacak dugaan korupsi apabila program pelatihan online Kartu Prakerja disebut ada penyelewengan uang negara. Menurut dia, KPK tentu akan mengawasi program bernilai Rp 5,6 triliun tersebut.

"Pertama, sekarang sudah Revolusi 4.0, era digital, semua bisa diakses bisa dilacak, kalau memang dianggap penunjukkan 8 startup lokal dalam penyelenggaraan program Kartu Prakerja berpotensi ada penyelewengan, ada KPK, ada kementerian keuangan, BPK dan semua data bisa diakses kok dan dilindungi oleh Konstitusi mengenai keterbukaan informasi itu,” jelas Sari kepada wartawan, Jumat (1/5).

Sari melanjutkan di sisi lain perlu diinformasikan bahwa 8 platform yang kerjasama dengan kartu prakerja bukanlah hasil seleksi, tetapi hasil verifikasi dimana jumlahnya bisa bertambah.

“Karena program prakerja akan dibuat sampai akhir 2020", sambung Sari.

Anggaran untuk program ini terbagi di semua platform dan ratusan lembaga pelatihan untuk 5,6 juta pemegang kartu prakerja. Besaran anggaran masing-masing platform dan lembaga pelatihan tergantung besar kecilnya minat pemegang kartu terhadap program pelatihan.

"Jangan sampai karena tidak sanggupnya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi Anak Bangsa jadi terhambat karena terbiasa dengan pola lama,” tambah Sari.

Soal prosedur, kata Sari lagi, program ini sudah mengacu pada Perppu No 1 Tahun 2020 tentang anggaran penanggulangan Covid-19, ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis pandemi Covid-19.

“Dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur,” tegas Sari.