Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota Komisi X DPR Usulkan Kemdikbud Buat Skenario Tahun Ajaran Baru Sekolah

Anggota Komisi X DPR Usulkan Kemdikbud Buat Skenario Tahun Ajaran Baru Sekolah Gadis 13 Tahun Jadi Guru di Gaza. ©2020 REUTERS/Mohammed Salem

Merdeka.com - Situasi Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak agenda besar nasional terpaksa ditunda, digeser atau dijadwalkan ulang. Salah satunya adalah agenda tahun ajaran sekolah.

Anggota Komisi X DPR-RI, Andreas Hugo Pareira mengusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat skenario tahun ajaran baru. Dua skenario yang diusulkan Andreas ada dua, yakni optimis dan pesimis.

"Dalam hal ini Gugus Tugas Nasional Covid-19 belum secara resmi mengumumkan akhir dari situasi wabah, dan kembali ke kehidupan normal, maka Kemdikbud sebagai penanggung jawab utama Pendidikan nasional perlu menyiapkan skenario-skenario agenda tahun ajaran baru," katanya, Kamis (21/5).

Pertama skenario optimis, artinya wabah ini akan mereda di bulan Mei. Sehingga bila Juni berakhir, maka Juli 2020 bisa dimulai tahun ajaran baru 2020-2021.

Kedua, skenario pesimis, wabah ini mereda sekitar September-Oktober 2020, dan berakhir Desember. Sehingga tahun ajaran baru dimulai Januari 2021.

"Kita mulai dengan tahun ajaran baru. Artinya, ini kembali seperti sebelum 1979 dimana tahun ajaran dimulai pada Setiap Januari," jelasnya.

Andreas menuturkan, dua skenario ini kemungkinan pelaksanaannya tergantung pada tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dia menambahkan, dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud, masalah tahun ajaran baru ini sudah dipertanyakan dan secara tegas direspon Mendikbud.

"Kemdikbud juga sedang membicarakan, mendiskusikan dengan para ahli dan konsultasi dengan Gugus Tugas Nasional Covid 19, namun sampai saat ini belum diputuskan, masih menunggu perkembangan dalam beberapa waktu ke depan," tuturnya.

Dia juga menyadari pertimbangan tahun ajaran baru dalam situasi pandemi ini memang tidak hanya menyangkut variabel pendidikan, tetapi terutama juga harus memperhatikan variabel kesehatan.

"Sehingga keputusan Kemdikbud harus mendengar dan mempertimbangkan masukan dari Gugus Tugas Nasional Covid-19," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Andreas PDIP di Depan Menteri Nadiem: Pejabat Anda Bilang UKT Baik-Baik Saja, Tapi di Lapangan Tidak
Andreas PDIP di Depan Menteri Nadiem: Pejabat Anda Bilang UKT Baik-Baik Saja, Tapi di Lapangan Tidak

Andreas menyinggung soal aturan yang menyebut penerapan tarif UKT dilakukan usai mahasiswa diterima, bukan sejak awal.

Baca Selengkapnya
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat

Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.

Baca Selengkapnya
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan

Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.

Baca Selengkapnya
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR Makin Matang Bahas UN 'Reborn', Ini Perkembangannya
Pemerintah dan DPR Makin Matang Bahas UN 'Reborn', Ini Perkembangannya

Komisi X DPR bakal menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti

Baca Selengkapnya
Usulkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Revisi Perda soal Pendidikan
Usulkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Revisi Perda soal Pendidikan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.

Baca Selengkapnya
Jaminan Sosial Masuk Kurikulum, Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Ini Langkah Baik Tingkatkan Literasi Sejak Dini
Jaminan Sosial Masuk Kurikulum, Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Ini Langkah Baik Tingkatkan Literasi Sejak Dini

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyambut baik hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Hashim Bocorkan Perintah Prabowo, Kementerian Ini Harus Dipisah
Hashim Bocorkan Perintah Prabowo, Kementerian Ini Harus Dipisah

Prabowo punya target yang harus diselesaikan oleh para menterinya nanti.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Bicara Pendidikan saat Ini: Sering Diotak-atik Kurikulumnya, Proyek Proyek Proyek
Anies Baswedan Bicara Pendidikan saat Ini: Sering Diotak-atik Kurikulumnya, Proyek Proyek Proyek

Anies menilai kesuksesan pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, bukan kurikulum yang diotak-atik.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Strategi yang Bakal Dipakai Koalisi Perubahan agar Masuk Putaran Kedua
AHY Ungkap Strategi yang Bakal Dipakai Koalisi Perubahan agar Masuk Putaran Kedua

AHY memprediksi Pilpres 2024 akan berisi tiga pasangan calon.

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Guru & HUT PGRI, Bupati Kutai Timur Optimis Wujudkan Merdeka Belajar
Peringati Hari Guru & HUT PGRI, Bupati Kutai Timur Optimis Wujudkan Merdeka Belajar

Ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga kini semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar

Baca Selengkapnya