Anggota MKD yang hambat sidang Setnov diusulkan dicopot

Merdeka.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap bahwa anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang kembali memperdebatkan legal standing sebaiknya dicopot jabatannya. Sebab Menteri ESDM Sudirman Said yang mengadukan dengan kop surat kementerian sudah dianggap sah oleh MKD pada rapat internal sebelumnya.

"Fraksi mesti menarik orang-orang yang mempertanyakan kembali keputusan soal legal standing karena merusak wajah DPR yang dianggap miskin kapasitas dan kapabilitas. Keputusan MKD sebelumnya sudah menjadi keputusan resmi alat kelengkapan itu. Itu artinya tak ada alasan merenggugat kembali hanya karena kehadiran orang baru. Jika anggota MKD baru mempertanyakan lagi sebaiknya mereka diberhentikan saja dari MKD karena membuat kerja MKD jadi inefisien," ujar Lucius saat dihubungi merdeka.com, Senin (30/11).

Menurut Lucius, rotasi total perwakilan Partai Golkar dalam MKD bukan atas dasar kebutuhan memperkuat alat kelengkapan etik itu. Melainkan justru untuk mencapai keinginan kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) untuk amankan kasus Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Maka dari itu wajar saja perdebatan dalam pleno internal MKD kembali pada persoalan legal standing.

‎"Mempermasalahkan kembali legal standing pelapor menelanjangi wajah DPR dan MKD yang tidak berkapasitas atau wajah MKD yang sudah diintervensi. Saya menduga ini strategi dari sebagian anggota MKD untuk membuat proses persidangan etik atas terlapor Setya Novanto jalan di tempat. Ini juga menyingkap bahwa keputusan memilih anggota MKD baru bukan karena pertimbangan positif mau memperkuat MKD tetapi untuk menjaga kepentingan tertentu, dalam hal ini kepentingan terlapor (Setnov)," tuturnya.

Lucius juga menuding bahwa orang pilihan Fraksi Golkar yang baru dimasukkan dalam MKD tak paham mengenai alat kelengkapan dewan. Maka dari itu muncul keinginan untuk menghambat kasus pencatutan nama Presiden Jokowi oleh Setnov, Maroef Sjamsoeddin, dan Muhammad Riza Chalid dengan cara menganulir keputusan MKD sebelumnya.

"Konyol sekali anggota MKD mempermasalahkan apa yang sudah diputuskan sebelumnya hanya karena dia orang baru. Ini juga memperlihatkan anggota yang terpilih untuk MKD tidak ditentukan karena kapasitas yang memadai. Kalau orang cerdas dan punya rasa ingin tau, mesti nya ketika ditunjuk sebagai anggota MKD, dia harus langsung mencari tahu apa yang sudah dan akan dilakukan," jelasnya.

Selain itu Lucius juga berujar bahwa insiden anggota MKD dari Fraksi Golkar yang menggebrak meja dan berdiri merupakan tindakan tak etis. Menurutnya merupakan hal yang aneh jika alat kelengkapan dewan yang tujuannya mengawal etika tapi tak memperhatikan etika dalam berperilaku.

"Saya kira menggebrak meja itu merupakan perilaku primitif untuk memaksakan kehendak. Jika itu dilakukan anggota MKD maka tak sepantasnya dia dipercayakan sebagai anggota MKD. Bagaimana mau menegakkan etik oleh orang yang tak punya etika?‎" pungkasnya. (mdk/hhw)