Anggota pansus optimis RUU Pemilu rampung Mei 2017
Merdeka.com - Anggota Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengaku optimis pembahasan revisi sesuai target bulan Mei 2017. Saat ini perbedaan pandangan dari fraksi hanya tersisa soal sistem pemilu, ambang batas parlemen serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
"Kami optimis revisi UU ini akan selesai. Hanya perbedaan-perbedaan itu sistem terbuka atau tertutup, presidential dan parliamentary threshold," kata Riza di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).
Riza menuturkan alasan alotnya pembahasan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden karena putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan pemilu mendatang dilakukan secara serentak. Dengan dilakukan secara bersamaan, tidak ada dasar yang dijadikan rujukan besaran ambang batas.
-
Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Apa saja tahapan pemilu 2024? Tahapan pemilu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara. Dilansir dari kendalkab.go.id, tahapan pemilu 2024 sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
"Tidak hanya terkait partai besar, partai menengah dan partai kecil yang kesempatan yang berbeda. Tapi ini kan terkait putusan MK bahwa Pemilu dilakukan secara serentak, kalau serentak kan apa yang dijadikan dasar rujukan threshold," terangnya
Karena tidak ada rujukan, maka berapa pun usulan pemerintah terkait besaran ambang batas parlemen sifatnya inkonstitusional. Untuk itu Riza menegaskan Partai Gerindra ingin agar ambang batas parlemen dihapus menjadi 0 persen.
"Jadi kita jangan mencoba-coba tidak ada pilihan lain kalau threshold harus 0 persen. Itulah kenapa Gerindra agar 0 persen, ada alasan lain yaitu supaya semua anak bangsa ikut konstelasi pencalonan presiden," tegasnya.
Riza menambahkan sejauh ini baru beberapa partai yang menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Pansus RUU Pemilu menyarankan kepada seluruh fraksi mengumpulkan DIM hingga batas waktu yang disepakati, yaitu 16 Januari.
"Jadi memang kesepakatan selambat-lambatnya hari Senin tanggal 16, sampai hari ini ada beberapa yang belum menyerahkan kami harapkan segera diserahkan," jelas dia.
Namun hingga hari ini masih ada fraksi yang belum menyerahkan DIM. Padahal, lanjutnya, Pansus akan menyerahkan DIM dari 10 fraksi kepada pemerintah hari Kamis (19/1).
"Karena sesuai jadwal nanti tanggal 19 nanti kami menyerahkan DIM dari sepuluh fraksi ke pemerintah. Kami harapkan segera selesai DIM-nya dan menyerahkan ke sekretariat," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaRidwan Mansyur memastikan siap menyelesaikan perkara-perkara terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, usai resmi menjabat sebagai hakim MK.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaMenurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
Baca SelengkapnyaFajar mengatakan para hakim akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Baca Selengkapnya"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan
Baca SelengkapnyaMK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaEnny mengatakan semua agenda penyelesaian PHPU Pilpres sesuai ketentuan 14 hari kerja sejak perkara tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya