Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota pansus optimis RUU Pemilu rampung Mei 2017

Anggota pansus optimis RUU Pemilu rampung Mei 2017 Ahmad Riza Patria. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengaku optimis pembahasan revisi sesuai target bulan Mei 2017. Saat ini perbedaan pandangan dari fraksi hanya tersisa soal sistem pemilu, ambang batas parlemen serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kami optimis revisi UU ini akan selesai. Hanya perbedaan-perbedaan itu sistem terbuka atau tertutup, presidential dan parliamentary threshold," kata Riza di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Riza menuturkan alasan alotnya pembahasan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden karena putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan pemilu mendatang dilakukan secara serentak. Dengan dilakukan secara bersamaan, tidak ada dasar yang dijadikan rujukan besaran ambang batas.

"Tidak hanya terkait partai besar, partai menengah dan partai kecil yang kesempatan yang berbeda. Tapi ini kan terkait putusan MK bahwa Pemilu dilakukan secara serentak, kalau serentak kan apa yang dijadikan dasar rujukan threshold," terangnya

Karena tidak ada rujukan, maka berapa pun usulan pemerintah terkait besaran ambang batas parlemen sifatnya inkonstitusional. Untuk itu Riza menegaskan Partai Gerindra ingin agar ambang batas parlemen dihapus menjadi 0 persen.

"Jadi kita jangan mencoba-coba tidak ada pilihan lain kalau threshold harus 0 persen. Itulah kenapa Gerindra agar 0 persen, ada alasan lain yaitu supaya semua anak bangsa ikut konstelasi pencalonan presiden," tegasnya.

Riza menambahkan sejauh ini baru beberapa partai yang menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Pansus RUU Pemilu menyarankan kepada seluruh fraksi mengumpulkan DIM hingga batas waktu yang disepakati, yaitu 16 Januari.

"Jadi memang kesepakatan selambat-lambatnya hari Senin tanggal 16, sampai hari ini ada beberapa yang belum menyerahkan kami harapkan segera diserahkan," jelas dia.

Namun hingga hari ini masih ada fraksi yang belum menyerahkan DIM. Padahal, lanjutnya, Pansus akan menyerahkan DIM dari 10 fraksi kepada pemerintah hari Kamis (19/1).

"Karena sesuai jadwal nanti tanggal 19 nanti kami menyerahkan DIM dari sepuluh fraksi ke pemerintah. Kami harapkan segera selesai DIM-nya dan menyerahkan ke sekretariat," pungkasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
Diangkat Jadi Hakim MK, Ridwan Mansyur Siap Selesaikan Sengketa Pemilu 2024
Diangkat Jadi Hakim MK, Ridwan Mansyur Siap Selesaikan Sengketa Pemilu 2024

Ridwan Mansyur memastikan siap menyelesaikan perkara-perkara terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, usai resmi menjabat sebagai hakim MK.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances
PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

Baca Selengkapnya
Seluruh Pihak Sudah Sampaikan Kesimpulan, Jubir MK: Waktunya Hakim RPH Hingga 21 April 2024
Seluruh Pihak Sudah Sampaikan Kesimpulan, Jubir MK: Waktunya Hakim RPH Hingga 21 April 2024

Fajar mengatakan para hakim akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Baca Selengkapnya
Puan Singgung Sidang Sengketa Pemilu 2024: Hendaknya MK jadi Jalan Menyempurnakan Demokrasi
Puan Singgung Sidang Sengketa Pemilu 2024: Hendaknya MK jadi Jalan Menyempurnakan Demokrasi

"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan

Baca Selengkapnya
Menkominfo Sebut MK Bacakan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Pekan Ini
Menkominfo Sebut MK Bacakan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Pekan Ini

MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Tahapan Sidang PHPU Pilpres 2024 Dimulai Kembali 16 April
Tahapan Sidang PHPU Pilpres 2024 Dimulai Kembali 16 April

Enny mengatakan semua agenda penyelesaian PHPU Pilpres sesuai ketentuan 14 hari kerja sejak perkara tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini,  Siasat Akali Putusan MK?
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Siasat Akali Putusan MK?

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya