Anggota Pansus Sebut Ruang Uji Materi UU IKN Terbuka

Merdeka.com - Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI Guspardi Gaus mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materi UU IKN di Mahkamah Konstitusi. Elemen masyarakat memiliki hak untuk menggugat UU IKN.

Hal ini menanggapi rencana mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan uji materi UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Guspardi menuturkan, gugatan itu tidak bisa dihalangi atau intervensi.

"Terbuka ruang untuk masyarakat melakukannya dan langkah tersebut merupakan hak rakyat yang dijamin UU. Sebagai negara hukum itu dibenarkan oleh konstitusi. Kita tidak akan menghalangi dan melakukan intervensi pada pihak manapun yang menggugat hasil kerja DPR bersama pemerintah dalam menyepakati UU IKN," katanya di Jakarta, Rabu (26/1).

Guspardi menjelaskan, selama proses membahas RUU IKN, DPR berpedoman dengan UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Ia menjamin, DPR sudah melakukan mekanisme pembahasan secara terbuka.

Kata politikus PAN ini, RUU IKN juga sudah melibatkan para pakar. Rapat dengar pendapat dengan pakar juga ditambah dari tiga hari menjadi lima hari.

"Jadi kita membahas UU IKN itu tidak tertutup, melainkan secara terbuka, transparan dan memberikan ruang untuk dikritisi, masukan dan saran," terangnya.

Selain itu, pembahasan RUU IKN sebelumnya dapat disaksikan secara umum. DPR menyiarkannya melalui berbagai platform media agar masyarakat bisa mengikuti prosesnya dengan transparan.

Guspardi menuturkan, tugas DPR membahas RUU IKN dengan pemerintah sudah selesai. Bila masyarakat tidak puas dan menolaknya, ada ruang untuk uji mater. Jika dinilai cacat formil, atau sudah sesuai konstitusi atau tidak, hal ini menjadi kewenangan MK untuk menilai.

"Jadi, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nantinya harus di hormati oleh semua pihak. Kita akan sami’na wa atho’na atau kita akan ikuti apa yang menjadi keputusan MK," pungkas anggota komisi II DPR RI ini.