Anies Bertubi-Tubi Kritik Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mulai melontarkan kritik pedas kepada Pemerintah Pusat. Anies menyinggung persoalan di daerah yang kerap diambil oleh pemerintah pusat.

Menurut Anies, tak semua masalah di daerah harus ditangani Pusat namun dicarikan solusi agar bisa diselesaikan Pemda setempat.

"Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan," kata Anies dalam sambutannya saat Temu Relawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (21/5).

Jika permasalahan di daerah diambil alih pusat, kata Anies, hanya akan menyulitkan masa depan orang-orang daerah. Sebab, dia melihat Pemerintah Pusat kerap langsung ambil alih permasalahan di daerah.

"Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi," jelas dia.

Anies mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang luas. Alangkah baiknya, lanjut Anies, pemerintah pusat hanya mengawasi untuk memastikan terselesaikan.

"Ingat republik ini luasnya luar biasa penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

Jalan Tak Berbayar

Anies tak memungkiri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) banyak membangun infrastruktur besar. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol.

Menurut Anies, era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak membangun jalan tidak berbayar bagi rakyat dibanding era pemerintahan Jokowi.

"Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat," katanya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat," sambungnya.

Anies mengingatkan pembangunan infrastruktur harus memenuhi aspek keberpihakan kepada rakyat. Misalkan dari segi ekonomi, Anies menilai jalan harus bisa memberikan kesetaraan bagi semua rakyat.

"Kedua infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan, ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semuanya kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian," pungkasnya.

Kebebasan yang Tertekan

Anies juga berbicara menyinggung adanya kebebasan yang tertekan di Pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI ini berharap jangan sampai negara mengatur maju atau tidaknya seseorang dalam kontestasi politik.

"Sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," kata Anies.

Menurut Anies, tugas pemerintah bukan mengatur maju atau tidaknya orang dalam pemilu. Namun, hal itu diatur oleh partai politik atas aspirasi rakyat.

"Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan siapa menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya," ujarnya.

Anies berkata, negara mesti menjamin kemerdekaan seseorang. Bukan justru menghentikan orang yang ingin maju dalam politik.

"Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan," ucapnya.

"Jadi kita kita yang ada di sini adalah kita yang punya aspirasi dan kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di republik ini," pungkasnya.

Sindiran Negara Gagal

Anies mengulas sejumlah buku Why Nations Fail atau mengapa negara gagal saat memberikan sambutan pada Puncak Milad ke-21 PKS yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Buku karangan Acemoglu dan Robinson membahas mengenai penyebab suatu kemunduran dan kemajuan suatu negara secara sederhana ditentukan oleh desain institusi politik serta ekonomi.

"Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan ke semua. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. negara ini sering tidak indahkan etika, tidak indahkan aturan hukum, bahkan aturan bisa ditekak-tekuk, diterapkan tebang pilih, dan sering hanya untungkan mereka di lingkar kekuasaan," ujar dia.

Anies kemudian bertanya terkait tanda-tanda yang disebukan kepada kader PKS yang hadir. "Mudah-mudahan tanda-tanda ini tidak ada di negara kita? ada tidak? ada yang merasakan?," tanya Anies.

"Ada," jawab Kader PKS.

"Jangan sampai ada karena itu tanda-tanda tidak menuju kesuksesan," ujar Anies.