Anies Dilaporkan ke Bawaslu, PAN Ungkit Kekalahan 'Anak Emas' Jokowi di DKI

Merdeka.com - Pose dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konfernas Gerindra dipersoalkan banyak pihak. Bahkan Anies dilaporkan ke Bawaslu dan telah ditegur oleh Kemendagri karena pose dua jari yang identik dengan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

PAN juga melihat ada kekhawatiran akan ketokohan Anies Baswedan jika dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Sebab, Anies dinilai disukai banyak orang, bahkan tak hanya di Jakarta saja.

"Karena Anies disukai banyak kalangan. Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota besar lain," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Dradjad Wibowo saat dihubungi merdeka.com, Kamis (20/12).

Dradjad memaparkan kekhawatiran kubu petahana Jokowi-Ma'ruf dari faktor psikologis. Dia mengungkit kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017 oleh pasangan Anies-Sandiaga.

"Anies-Sandi berhasil menumbangkan Ahok yang boleh dikatakan adalah 'anak emas' rezim pak Jokowi. Ada trauma, ketakutan sejarah pilkada DKI terulang dalam Pilpres 2019," kata Dradjad.

Dradjad lihat ada kemiripan pertarungan Pilgub DKI 2017 dengan Pilpres 2019. Dimana Prabowo-Sandiaga melawan petahana.

"Prabowo-Sandi kan mirip Anies-Sandi dalam artian sama-sama melawan petahana, sama-sama cekak uangnya, diremehkan lembaga survei (yang sebenarnya sering salah fatal), kalah dalam urusan pers, pendukungnya sama-sama merasa dizolimi dan sama-sama didukung penuh jemaah 212. Secara psikologis semua itu berpengaruh," tegas dia.

Soal Bawaslu, PAN juga mengungkit banyak kepala daerah yang secara terang-terangan mendukung petahana Jokowi-Ma'ruf. Tapi tak satupun yang menurutnya diperiksa atau disanksi oleh Bawaslu.

"Tidak satu pun dari mereka yang diperiksa Bawaslu atau kepolisian. Jika Anies nanti diperiksa Bawaslu, saya yakin dia akan taat. Tapi ini bisa makin memicu perasaan terzolimi dari pendukung Anies," tutup Dradjad.

Pendukung Jokowi Takut Dengan Anies

Gerindra juga melihat hal yang sama. Ada ketakutan dari kubu Jokowi apabila Anies Baswedan turun langsung mendukung Prabowo-Sandiaga.

Kepala Departemen Hubungan Antar Lintas Partai PP Gekira Partai Gerindra, Savitri Wiguna mengatakan, magnet politik Anies bisa mengerus dukungan masyarakat Indonesia kepada petahana.

"Kualitas dukungan Anies itu ditakutkan oleh pendukung Jokowi. Banyaknya dukungan kepala daerah di kubu petahana tidak memiliki pengaruh elektoral politik yang kuat secara nasional," ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/12).

Savitri mengungkapkan, sejumlah faktor politik yang membuat posisi Anies Baswedan sangat strategis dalam pertarungan Pilpres 2019.

Pertama, Anies Baswedan yang didukung Prabowo Subianto mampu mengalahkan Ahok yang didukung Jokowi pada Pilkada DKI 2017. Kemenangan ini tentunya mempengaruhi persepsi politik masyarakat pada setiap agenda politik selanjutnya seperti pemilihan presiden saat ini.

"Pilkada DKI itu melibatkan seluruh potensi partai dan menggerus perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Jadi tidak heran jika langkah politik pemenang pilkada itu selalu menjadi perhatian publik," ujar Savitri.

Dilaporkan Bawaslu

Anies Baswedan akan dilaporkan lagi terkait pose atau salam dua jari di acara Konferensi Nasional Gerindra, beberapa waktu lalu. Kali ini giliran Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI) yang akan melaporkan Anies ke Bawaslu.

"Iya hari ini ke Bawaslu Pusat jam 14.00 WIB," ucap Presidium Nasional JAPRI, Abdul Fakhridz kepada Liputan6.com, Kamis (20/12/2018).

Pihaknya menduga, bahwa Anies aktif di dalam acara tersebut. Yang membuatnya melanggar aturan pejabat publik dengan melakukan kampanye.

"Tentu tidak dapat terbantahkan, bahwa salam dua jari yang ditunjukkan Anies Baswedan tersebut merupakan sebuah simbol dukungannya terhadap pasangan calon Presiden dan wakil presiden Nomor Urut 02," ungkap Abdul.

Dia menyebut, Anies diduga melanggar Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Ini mencederai prinsip-prinsip Pemilu bersih, berintegritas dan berkeadilan pada Pilpres 2019," pungkasnya.