Anies-Sandiaga dianggap bisa diuntungkan adanya isu SARA

Merdeka.com - Spanduk kontrak politik penerapan syariah di Jakarta sempat beredar. Dalam spanduk itu juga terpajang foto Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ada juga beberapa poin berisi tulisan bahwa DKI Jakarta nantinya bakal menerapkan aturan syariat Islam.

Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menepis kabar adanya kontrak politik. Dia menegaskan bahwa pasangan nomor urut 3 itu tidak akan menerapkan aturan syariah di Jakarta. Bahkan, spanduk terkait hal itu sudah dicopot. "Anies kedepankan Pancasila dan keberagaman beragama," kata Andre, Sabtu (8/4).

Sedangkan bagi Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard Haloho, merasa sebelum Pilgub DKI dimulai, isu SARA begitu masif. Ini diduga digunakan kelompok tertentu untuk menyerang figur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terutama agar masyarakat tidak mendukungnya.

Efeknya, kata dia, juga semakin terasa. Apalagi adanya demo dengan isu SARA. Sehingga tidak menutup kemungkinan menggerus suara Ahok-Djarot di masyarakat. Meski pada akhirnya tetap memenangi dalam putaran pertama. Namun, kondisi ini tetap harus diwaspadai pada putaran II.

Menurut Bernard, isu SARA dianggap efektif melawan Ahok-Djarot di putaran II. Pola gerakan dan isu sama di putaran pertama di daur ulang dengan intensitas lebih tinggi. Kelompok yang melakukan relatif sama.

"Gerakan kelompok ini bisa saja tidak memiliki hubungan baik langsung atau tidak langsung dengan pasangan Anies-Sandi," jelas Bernard.

Menurut Bernard, gerakan kelompok itu menguntungkan Anies-Sandi. Bila dikaji lebih strategis, dampak kerugian bukan hanya dimiliki pasangan Ahok-Djarot, tetapi masyarakat secara luas.

"Sikap yang ditunjukkan oleh pasangan Anies-Sandi untuk meredam, melarang apalagi tegas menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka menentang keras gerakan kelompok yang membahayakan eksistensi bangsa, tidak terlihat oleh publik masyarakat sikap tersebut dari Anies-Sandi," jelasnya.

Maka dari itu, diharapkan pasangan Anies-Sandi menunjukkan kepada publik sikap politik toleran dan keragaman bahkan mengutamakan nilai Pancasila. "Pilkada DKI memang penting karena menjadi parameter politik nasional. Seharusnya momentum ini digunakan paslon yang bertarung untuk menunjukkan ke publik masyarakat sikap politik yang inklusif, toleran, keragaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan dengan retorika tetapi sungguh nyata dengan sikap dan perbuatan," terangnya.