Anies Sebut Pejabat Publik Tak Mau Terima Kritik, Lebih Baik Urus Burung di Rumah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebagai pejabat publik harus siap menerima kritikan. Pejabat publik harus menjadi kotak pos kritik semua urusan.
Hal itu ia sampaikan dalam Workshop yang digelar PAN. Anies ditanya bagaimana menanggapi banyak pihak yang mengkritiknya.
"Menurut saya juga ini paket kalau menjadi berada di wilayah publik harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan," ujar Anies dikutip dari kanal YouTube PAN TV, Rabu (6/10).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
-
Bagaimana Anies Baswedan berpendapat tentang demokrasi? 'Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,' kata Trubus.
-
Bagaimana Anies meminta para pendukungnya bersikap? 'Saya berharap kepada semuanya untuk tertib, untuk menaati semua peraturan bagi semua yang ikut hadir dan kita akan dengarkan bersama,' kata Anies.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
Lebih lanjut, Anies bilang sebagai Gubernur harus mendengarkan keluhan dimana pun. Bagi pejabat publik yang tidak mau menerima keluhan, lebih baik mengurus burung saja di rumah.
"Datang di pertemuan apapun harus siap mendengar keluhan, karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik, kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga kan saya melihara burung gitu," ujarnya.
Anies melihat PAN memiliki sebuah kematangan. Bagaimana sebuah perbedaan dikelola, dan dialog dikelola. Kata dia, jangan pernah menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai musuh.
"Semuanya kalaupun itu ada perbedaan, itu lawan, saya sering sampaikan lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir, lawan dalam pilkada itu teman dalam demokrasi," ujarnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, kucing tak layak diperlakukan seperti itu.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, banyak aturan saat ini yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah.
Baca SelengkapnyaCalon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini masih prematur untuk membahas nama-nama yang disodorkan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin akan menyampaikan gagasan dalam pertarungan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSelain itu, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.
Baca SelengkapnyaAnies mencontohkan saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPada Jumat (3/5), Luhut meminta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke kabinetnya.
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya