Anies sebut tak ada mahar politik ke Gerindra saat maju Pilgub DKI

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut angkat bicara terkait dugaan mahar politik untuk mendapat rekomendasi calon kepala daerah yang diusung Partai Gerindra. Dugaan adanya mahar politik muncul setelah La Nyalla Mattaliti blak-blakan mengaku diminta kesanggupan menyediakan uang ratusan miliar oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto jika mau maju Pilgub Jatim.

Anies yang diusung Gerindra dalam Pilgub DKI 2017 menyatakan, tak ada mahar politik yang dibayarkan kepada partai pengusungnya. "Tidak ada mahar-maharan di kami," ujarnya di Balai Kota, Jumat (12/1) siang.

Saat maju di Pilkada DKI bersama Sandiaga Uno, Anies juga mengaku tak tak pernah membuat kontrak politik apapun dengan partai pengusungnya. Termasuk membahas mahar politik.

"Sama sekali enggak ada. Bahkan bisa dibilang kemarin itu iuran," ujarnya.

Dengan pola iuran itu, dia menyebut semua orang terlibat. Sebab proses politik memang membutuhkan biaya.

"Bahwa proses politik membutuhkan biaya itu benar. Tapi bahwa calon, kami harus membayar itu enggak ada," pungkasnya.

Ditanya terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath membeberkan peran dan jasanya dalam pemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada Jakarta, Anies enggan berkomentar. Dia hanya menegaskan kembali bahwa tak ada mahar politik yang dibayarkan kepada partai pengusungnya.

Seperti diketahui, La Nyalla Mattaliti menggelar jumpa pers pada Kamis (11/1) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam jumpa pers itu, ia mengaku dimintai sejumlah uang oleh Prabowo Subianto untuk penerbitan rekomendasi cagub Jatim.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis semua tudingan La Nyalla Mattalitti. Fadli menegaskan Prabowo tidak pernah meminta uang untuk kepentingan pribadi maupun partai kepada calon kepala daerah yang akan diusung.

"Saya kira kalau dari Pak Prabowo tidak ada ya‎ itu, saya tidak pernah dengar‎ dan juga menemukan bukti semacam itu ya," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Fadli menuturkan, kalaupun ada permintaan dana, sesungguhnya hanya untuk kebutuhan logistik dan saksi bagi La Nyalla di Pilgub Jatim. Logistik yang dibutuhkan untuk transportasi serta saksi dalam jumlah banyak.

Anggaran cukup besar dibutuhkan karena luas wilayah dan jumlah kabupaten/kota serta penduduknya yang cukup besar di Jawa Timur.

"Belum lagi untuk saksi-saksi, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat besar, hitungan-hitungan itu pasti terkait dengan saksi, gerakan relawan. Jadi saya kira wajar, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan yang bersangkutan," tegas Fadli.