Anies sindir aplikasi Qlue buatan Ahok

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik aplikasi layanan pengaduan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Qlue. Menurut Anies, aplikasi yang dibuat oleh Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum maksimal.

Sebab dalam aplikasi tersebut, masyarakat hanya melakukan laporan saja tanpa mengetahui pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

"Sekarang saya tanya, kalau ada masalah di Thamrin tahu-tahu airnya berhenti, lapornya ke mana? Nama orangnya (penanggungjawab) tahu enggak? Di situ bedanya," kata Anies di Jakarta, Selasa (29/11).

"Kalau saya, saya akan buat nama orangnya jelas, nomor kontaknya jelas, penangggungjawabnya jelas. Sebab selama kita tidak memberikan transparansi, maka muncul masalah," lanjut Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun memberikan contoh kasus yang ada di rumah susun. Kata Anies, ketika rumah susun airnya bermasalah, warga tak tahu melapor kemana. Pun dengan permasalahan di sekolah ketika bangunan sekolah ada yang rusak.

"Terus sekolah. Kalau ada sekolah yang rusak mau lapornya ke mana. Nomor Kepala sub dinasnya enggak tahu? Seringkali kita melapor terlalu tinggi. Padahal masalahnya ada di level bawah," ungkap Anies.

Mantan rektor Universities Paramadina itu menginginkan adanya diberlakukannya sistem transparansi. Sehingga ketika warga Jakarta mengalami suati masalah langusng bisa ditangani.

"Masa semuanya ke atas (lapor ke Gubernur). Justru yang harus dilakukan untuk mengubah agar birokrasi responsif memperpendek jarak antara masalah dan solusi. Warga datang menceritakan masalah, aparat pemerintah datang membawa solusi," papar Anies.

Hanya saja kata Anies selama ini yang terbayang adalah antara masalah dan solusi, naik dulu ke atas baru turun lagi ke bawah.

"Bayangkan kalau bisa komunikasi langsung dan termonitor. Termonitor artinya bisa menggunakan aplikasi. Sehingga tahu lapornya kapan, responnnya kapan. Ini bukan barang baru. ini sudah dikerjakan di banyak tempat. Cuma di Jakarta belum dilakukan dengan optimal," jelas Anies.

Anies pun mengaku sistem tersebut sudah pernah dilakukannya saat dirinya menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh aparat kabupaten namanya ada, nomornya ada.

"Jadi kalau ada masalah tinggal ngontak. Makanya saya tadi beri tahu namanya Neraca Pendidikan. Setiap Kabupaten ada kontaknya," kata Anies.

"Beban seorang gubernur berat kalau mendorong semua itu dari tangannya sendiri. Semua pejabat publik di Jakarta wajahnya harus diketahui publik. Yang bertanggung jawab atas rumah susun siapa, pasang namanya, pasang fotonya, pasang nomor telponnya. Kalau air macet telponnya jelas," sambung Anies.

"Yang membuat Jakarta maju berubah bukan satu orang hero, tapi kita membuat sebuah sistem yang membuat semua orang bergerak," imbuhnya. (mdk/dan)