Anies sindir pemerintahan Ahok, serapan anggaran DKI hanya 34 persen

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan, mengkritik serapan anggaran di DKI Jakarta selama dipimpin Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Informasi yang dia dapat, hingga November 2016, Pemprov DKI baru melakukan penyerapan anggaran sebanyak 34 persen.

"Dalam Perda, gubernur harus melaksanakan semua yang ada di APBD. Ini bukan sekadar uang, ini adalah program. Ada program, ada dananya. Kalau program terlaksana, dananya terpakai. Kalau program tidak terlaksana, dananya tidak terpakai," kata Anies saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (28/11).

"Ketika Jakarta sekarang tercapai program 34 persen. Berarti selama ini enggak ada pemantauan. Nanti isi program bisa dilihat tapi saya bicara overall dulu. Beginilah, kemudian kedisiplinan dalam menjalankan perda. Jadi kalau perda dibiarkan begitu saja, yang rugi siapa, rakyat dan 34 persen itu sudah termasuk pengeluaran rutin, gaji dan lain-lain," tambah Anies.

Menurutnya, untuk melihat program pemerintah berjalan atau tidak dapat dipantau dari penyerapan APBD. Semakin banyak penyerapan anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan pelaksanaan rencana program pemerintah.

"Seringkali kita hanya melihat seakan-akan soal dana. Ini bukan soal dana, ini soal program. Justru ketika dananya tidak terpakai programnya tidak berjalan," ujar Anies.

Anies lantas menceritakan pengalamannya saat mengelola anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai menteri kala itu, Anies selalu menagih laporan peningkatan progres setiap program.

"Sehingga ketika ada satu program, di pemerintahan itu ada proyeksi. Misalnya Februari harus terlaksana berapa persen, Maret berapa, April. Jadi begitu meleset di Februari langsung saat itu juga ditegur, dipanggil langsung dicek kenapa tidak sesuai target. Sehingga tidak ada problem yang muncul kemudian hari," terang Anies.

Salah satu program yang membuat penyerapan rusun rendah, jelas Anies, bisa dilihat terkait program pembangunan rusun di Jakarta. Saat blusukan ke Rusun Bumi Cengkareng Indah, Rusun Flamboyan dan Rusun Pesakih di Cengkareng, Jakarta Barat, mayoritas penghuni curhat soal sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Seperti kasus ketidaklancaran air di rusun.

"Dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat salah satu problem utama adalah masyarakat. Maka dari itu pengawasan harus bisa dilakukan secara terbuka. Artinya, siapa bertanggung jawab mengerjakan apa diketahui masyarakat. Sehingga ketika ada masalah, masyarakat tahu menyampaikan keluhan kepada siapa," bebernya.

Jika terpilih, Anies berjanji di setiap tempat termasuk rusun harus menempatkan pelayan masyarakat lengkap dengan nama, foto, dan nomor kontak penanggung jawab. Sehingga, ketika masyarakat mengeluhkan sesuatu bisa langsung bertanya kepada pihak penanggungjawabnya.

"Untuk seluruh jenis masalah sehingga masyarakat bisa tahu ke mana harus menghubungi. Termasuk di sekolah. Kita akan bikin papan anti kekerasan. Jadi penyimpangan potensi pelayanan tidak berjalan baik, bisa dilakukan. Ke depan, kami akan gunakan aplikasi secara online," ujar Anies.

"Misal datang ke rusun, mereka akan tahu, siapa pengelolanya, yang tanggung jawab air dan listrik siapa. Sehingga mereka akan tanggung jawab. Hari ini banyak orang bertanggung jawab, tapi tenang-tenang saja enggak pernah muncul. Kami akan buat pengawasan terbuka," lanjut Anies.

Terkait aplikasi Qlue sebagai layanan pengaduan, kata Anies, masih belum bisa diandalkan. Menurut dia, harus ada kontak langsung pada birokrasi agar segera ditindaklanjuti.

"Selama kita tak bisa tunjukkan siapa yang bertanggungjawab, maka selalu akan lama. Tapi kalau ditunjukkan, akan cepat prosesnya," pungkasnya.