Follow
Ansyaad Mbai: Elite politik tunggangi kelompok radikal demi suara
Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai melihat banyak elite politik di Indonesia yang memanfaatkan kelompok radikal untuk mendulang suara dalam pemilu, tanpa memikirkan efek jangka panjang yang terjadi nantinya.
"Elite politik mendukung radikalisme. Sebenarnya bukan mendukung, tapi menunggangi untuk meraih suara, padahal ancamannya jangka panjang," kata Ansyaad saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Senin (8/5).
"Anda lihat mereka kelompok radikal diundang masuk ke Senayan (Gedung DPR/MPR), deklarasi mau menjatuhkan Presiden," tegasnya.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Bagaimana incumbent memanfaatkan popularitasnya? Keberadaannya yang sudah dikenal dapat menjadi modal politik yang kuat dalam meraih dukungan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
Ansyaad menganggap, fenomena seperti ini merupakan ancaman nyata dari penyebaran paham radikalisme di Indonesia.
Selain soal elite politik mendukung gerakan radikalisme, ancaman nyata lainnya yang juga di hadapi Indonesia adalah kembalinya 'foreign terorist fighters' (FTF) dari Suriah lantaran di sana mereka terjepit oleh serangan brutal Amerika Serikat.
Ada pula ancaman lain, yakni melalui penguasaan media sosial oleh kelompok radikal, berlanjutnya perekrutan dan pelatihan militer hingga penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan. Tujuan mereka hanya satu, yakni mendirikan khilafah di Indonesia.
"Gerakan-gerakan mendirikan khilafah ini seperti enggak disadari juga sama politikus. Dikiranya mereka ini pasukan nasi bungkus. Padahal bukan. Hal-hal inilah yang juga harus kita semua waspadai," ujar Ansyaad.
Menurutnya di tengah ancaman nyata itu, pemerintah beserta aparat hukum dan 'civil society' dinilai belum maksimal bekerja. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Milenial dan Gen Z menyumbang 56,45%, pada peta pemilih di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
"Benar, mereka (yang menolak perubahan) itu punya kekuatan uang dan harta," kata Anies.
Baca Selengkapnya
Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca Selengkapnya
Hal tersebut disampaikan Rycko usai mengikuti peringatan tragedi kemanusiaan Bom Bali di Ground Zero atau Tugu Peringatan Bom Bali.
Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Adi Prayitno mengunggah komentar, terkait panas-dingin hubungan PKS dan Anies yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin Muhtadi Sentil Jual Beli Suara hingga Politik Uang saat Pemilu
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai, Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
Dinamika di elite politik masih aman selama masih dalam koridor demokrasi
Baca Selengkapnya
Bahlil menganggap bahwa aksi protes yang dilakukan oleh beberapa civitas akademika masih menyelipkan permainan politik.
Baca Selengkapnya
Indonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca Selengkapnya
Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca Selengkapnya
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut aksi teror di Indonesia terus menurun sejak tahun 2018.
Baca Selengkapnya