Antara politik dua kaki dan pembangkangan kader Demokrat?

Merdeka.com - Jagat perpolitikan nasional diramaikan sikap Partai Demokrat usai memberikan dispensasi kepada kadernya di daerah yang terang-terangan mendukung pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal di atas kertas, Demokrat menjadi partai pengusung bakal capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pemberian dispensasi ini pertama kali diungkap oleh Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Imbas dari dispensasi itu, Demokrat dicap bermain politik dua kaki.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi mencoba melihat dan menganalisa langkah Demokrat ini. Ada dua analisanya. Pertama, langkah Demokrat didasari kekecewaan dalam proses koalisi dengan Prabowo-Sandiaga. Partai berlambang bintang mercy mulai realistis.

Berkoalisi dengan Prabowo-Sandiaga, Demokrat tak dapat apa-apa. Rencana menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres Prabowo, pupus di tengah jalan. Begitu pula dengan posisi Ketua Timses, Prabowo lebih mempercayakannya kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso.

"Demokrat hanya sebagai penggenap dukungan," kata Muradi saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (12/9).

Karena kecewa, manuver ini juga bisa mengindikasikan Demokrat ingin 'balas dendam'. Dispensasi bagi kader mendukung Jokowi-Ma'ruf dilatarbelakangi kepentingan memuluskan AHY dalam Pilpres 2024.

Dengan memberikan dispensasi, Demokrat berharap bisa mendulang suara besar di wilayah yang menjadi kantong pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pileg 2019. Tujuannya agar Demokrat punya modal mengusung AHY di Pilpres 2024.

"Menyangkut soal political revenge, kemudian Demokrat merasa dikecewakan. Artinya dalam bahasa politik kongsi. Ini bisa jadi untuk persiapan Pilpres 2024. Tahunnya Demokrat bukan tahun 2019 tapi 2024," jelas Muradi.

Demokrat mengkonfirmasi, sekitar 23 DPD meminta partai berkoalisi dengan Prabowo-Sandi. Sisanya, 11 DPD kemungkinan bersuara sebaliknya, menginginkan partai mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Menurut analisa Muradi, jika 11 Provinsi merapat ke Jokowi-Ma'ruf, maka bisa menjadi daya tawar. Bila Jokowi-Ma'ruf menang di Pilpres 2019, Demokrat berpotensi mendapat 'perahu baru' untuk berlayar menuju Pilpres 2024.

"Dengan menyisakan katakan lah 11 provinsi tidak mendukung Prabowo buat bargain. 11 dukung Jokowi. Jika Jokowi menang bisa menjadi sekoci politik," paparnya.

Analisa kedua, Muradi juga melihat sikap 11 DPD menggambarkan kondisi di internal Demokrat. Terjadi pembangkangan atas keputusan pengurus pusat partai mengusung Prabowo-Sandi. Perpecahan diprediksi bakal terjadi di tubuh Demokrat andai 11 DPD ini dilarang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Ini bisa bentuk pembangkangan politik orang-orang yang kemudian dianggap merapat Demokrat tidak demokratis. Kalau dilarang akan pecah," terangnya.

Jika Jokowi-Ma'ruf memenangkan pertarungan Pilpres, kondisi ini akan menjadi pukulan bagi Demokrat. Muradi menerangkan, 11 DPD akan menuntut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar mengelola partai lebih demokratis dan profesional.

Hal ini dikarenakan Demokrat sejak awal ngotot mencalonkan AHY menjadi Cawapres. Padahal ada kader-kader potensial seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.

"Pak Jokowi menang maka 11 DPD akan menuntut pengelolaan partai demokrat yang lebih profesional dan demokratis. Ini bisa jadi back fire bagi Demokrat," tandasnya.

AHY jawab isu dua kaki

Sementara Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab tudingan politik dua kaki Demokrat. Dia menegaskan, sampai detik terakhir Demokrat akan tetap mendukung Prabowo-Sandiaga.

"Yang jelas sampai dengan hari ini, Insya Allah sampai akhir masa kampanye pemilihan presiden 2019, Partai Demokrat akan bersama pasangan Prabowo-Sandi untuk bisa menyukseskan beliau menghatarkan jadi pempimpin amanah," kata AHY didampingi Prabowo-Sandiaga di rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9).

AHY menjawab isu dua kaki Demokrat yang dimaksud adalah satu kaki untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga dan satu kaki lagi untuk pemilu legislatif. Menurut dia, fokus itu pun tentu akan dilakukan oleh Gerindra dan partai lainnya.

Sebab, sistem pemilu 2019 berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini, Pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilakukan secara bersama-sama.

"Yang jelas kalau ada yang bicara dua kaki, memang kita harus berjalan dua kaki, kalau satu pincang dong," canda AHY sambil mengangkat sebelah kakinya disambut tawa para hadirin.

"Setiap warga negara masuk ke TPS menentukan pilihan. Di pilpres kan berharap menentukan Prabowo dan di legislatif para caleg dari Demokrat harus berjuang. Saya yakin Gerindra dan partai lain juga berjuang, biar rakyat yang tentukan pilihan," tambah AHY lagi.

Prabowo tak pusingkan isu dua kaki

Menurut Prabowo Subianto, isu dua kaki hanya gorengan media saja. Dia yakin Demokrat bersama Gerindra, PKS dan PAN solid dukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Saya kira itu media yang ingin membesar besarkan, sudah banyak klarifikasi saya kira," kata Prabowo usai bertemu dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya Jl Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Rabu (12/9).

Prabowo tidak peduli soal spekulasi politik dua kaki tersebut. Baginya, hal tersebut merupakan sudut pandang media semata. Demokrat sendiri juga menekan telah sepenuhnya mendukung Prabowo dan Sandiaga.

"Saya kira itu kalau bahasa politik sekarang itu digoreng. Ya terserah anda (media) lah mau goreng ke arah mana, mau pedes, mau asem, mau garem, santai saja," ujar mantan Danjen Kopassus itu.