Antisipasi kejahatan pada kotak dan surat suara Pilkada

Merdeka.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) akan fokus memerhatikan potensi kejahatan Pemilu yang dilakukan pada hari pencoblosan. Kotak dan surat suara akan diawasi. Demikian disampaikan Sekjen KIPP, Kaka Suminta dalam diskusi "Titik Krusial Pilkada Serentak 2018" di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (24/6).

"Fokus KIPP saat ini adalah kejahatan yang hari H berbasis di kotak suara dan surat suara," jelasnya.

Kaka mengatakan, berdasarkan pengalaman pada Pilkada 2015 dan 2017, kejahatan Pemilu yang berkaitan dengan surat dan kotak suara biasanya terjadi di daerah-daerah pinggiran. Seperti di Papua, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian wilayah Sumatera. Pihaknya menemukan ada kotak suara yang dibuang ke laut.

Selain itu KIPP juga menemukan adanya dugaan manipulasi C1. C1 dihilangkan, dirusak dan disalahgunakan. C1 elektronik yang diunggah ke dalam sistem juga bukan yang sebenarnya.

"Ini yang terjadi sehingga fokus kita selain ada delapan hal yang perlu kita perhatikan adalah soal posisi dan isi kotak suara pada saat hari H dan setelah hari H. Sehingga mulai dari C6 sampai surat suara sampai ke kotak suara ini harus aman," tegasnya.

Selama ini problem yang kerap terjadi ada di bagian logistik. Saat didistribusikan ke TPS, kotak suara harus berisi semua dokumen termasuk surat suara harus terkunci di dalam kotak suara. Tapi di beberapa tempat dia temukan ada yang dikirim terpisah. Di Jatim, ada surat suara yang dikirim dengan kardus mi instan dan kardus air mineral.

"Jadi tidak dalam kotak suara. Ini didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Ini saya pikir Panwas tahu hal itu. Ini di Cimahi, di Jatim, kok masih ada seperti ini?" kata Kaka.

Pihaknya juga menemukan sampai kemarin masih ada dokumen yang belum tercetak dengan utuh termasuk sampul dan sebagainya. Akhirnya KPU kabupaten/kota di Jawa Barat mengambil sendiri dokumen dan surat suara ke Cikarang, Bekasi dimana dokumen dicetak.

"KPU-KPU datang ke Cikarang. Ini bagaimana dari sisi pengamanan? Ini kan harusnya jadi tanggung jawab KPU Jawa Barat. Tapi kemudian KPU kabupaten/kota harus mengambil itu. Ini menjadi pertanyaan besar. Jawa Barat dekat dengan Jakarta, dengan pusat pemerintahan. Untuk logistik mengalami hal seperti ini," jelasnya.

Setelah KIPP melakukan konfirmasi, Panwas kabupaten/kota tak mendampingi KPUD saat mengambil logistik ke Cikarang. Dia melihat keanehan ketika H-3 Pilkada percetakan tak melakukan distribusi langsung logistik tersebut.

Kondisi seperti ini dikhawatirkan berdampak pada distribusi dan penanganan logistik serta pengamanan. "Hal-hal seperti ini harus menjadi catatan yang harusnya menjadi perhatian kita," ujarnya.