Antisipasi Penyebaran Covid-19, Wali Kota Tasikmalaya Larang Kampanye Tatap Muka
Merdeka.com - Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman melarang segala bentuk kegiatan kampanye tatap muka di wilayahnya. Larangan tersebut dikeluarkan karena selama ini sejumlah restoran dan hotel di Kota Tasikmalaya dijadikan lokasi kegiatan politik oleh pasangan calon di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.
Budi menjelaskan larangan tersebut diambil sebagai langkah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Tasikmalaya yang beberapa hari mengkhawatirkan.
"Kami sepakat melarang kegiatan kampanye Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan di wilayah Kota Tasikmalaya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (30/9).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi? Namun, tak hanya sebatas itu saja karena YLKI juga mendesak pemerintah terutama BPOM untuk segera melakukan proses sosialisasi.
-
Siapa yang ikut sosialisasi? Sosialisasi digelar secara hibrida yang dihadiri para eksportir dan pemangku kepentingan.
-
Bagaimana sosialisasi Pemilu 2024 dilakukan? 'Kami membuat kertas brosur yang berisi imbauan agar tidak mudah terprovokasi, dan juga tidak menyebarkan berita hoaks.' 'Termasuk kebencian sehingga dapat terwujudnya pemilu yang aman dan damai 2024,' katanya.
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
-
Apa pesan sosialisasi Pemilu 2024? 'Kami membuat kertas brosur yang berisi imbauan agar tidak mudah terprovokasi, dan juga tidak menyebarkan berita hoaks.' 'Termasuk kebencian sehingga dapat terwujudnya pemilu yang aman dan damai 2024,' katanya.
-
Siapa yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS? Oleh karena itu, Menkomdigi mengajak semua masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.
Langkah tersebut akan langsung disosialisasikan oleh tim gugus tugas kepada para pemilik restoran, kafe, dan hotel di Kota Tasikmalaya. Dia berharap kebijakan tersebut dipahami oleh semua elemen masyarakat.
"Jika kita terlena baik pemerintah maupun masyarakat risikonya akan sangat tinggi. Jadi semua kemungkinan terburuk akan kita antisipasi dengan langkah-langkah yang kita sediakan," kata Budi.
GOR Dadaha Jadi RS Darurat
Dalam mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19, setelah menyiapkan rumah susun sewa (rusunawa) milik UNS (Universitas Negeri Siliwangi), Pemerintah Kota Tasikmalaya kini menyiapkan gedung olah raga (GOR) Dadaha sebagai rumah sakit darurat. Hal tersebut dilakukan karena kapasitas rusunawa UNS hanya berkapasitas 50 kamar.
"Kita siapkan untuk kemungkinan terburuk. Kita siapkan Rumah Sakit Darurat di GOR Dadaha, hotel, dan fasilitas milik pemerintah lainnya," ucapnya.
Pemilihan GOR Dadaha, dijelaskan Budi, karena lokasinya selama ini sebagai komplek olah raga milik Pemkot Tasikmalaya. Namun, pihaknya tengah melobi dua hotel yang nantinya juga akan dijadikan rumah sakit darurat.
Beberapa rumah sakit darurat yang nanti dipersiapkan. Rencananya akan diisi oleh pasien terkonfirmasi bergejala ringan. Sedangkan pasien yang bergejala berat akan menggunakan bangunan isolasi Mitra Batik RSUD Soekardjo dan ruang isolasi RS swasta.
"Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, yakni bangunan bekas PT Dahana untuk dijadikan juga RS darurat," tutupnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meskipun Covid-19 yang muncul saat ini sudah tidak berbahaya seperti dulu.
Baca SelengkapnyaPersonel Satlantas Polres Kampar disebar untuk melakukan cooling system Pilkada, demi mempertahankan suasana kondusif dan damai.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaForum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan seruan bersama untuk mengatur tata laksana ibadah selama bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Baca SelengkapnyaPengguna Mass Rapid Transit (MRT) kini dibebaskan untuk tidak menggunakan masker.
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Tarakan, Bustan secara resmi membuka acara Sosialisasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing di Kota Tarakan.
Baca SelengkapnyaKasat Lantas Polres Rokan Hulu, AKP Tatit Rizkyan mengatakan, kegiatan Cooling System melibatkan pelbagai elemen masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Tangsel telah mengatur operasional tempat usaha pariwisata dan penyedia jasa makanan yang diberlakukan selama periode Ramadan.
Baca SelengkapnyaMenurut AKBP Isa, peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan sangat penting. Apalagi masa-masa menjelang Pilkada Serentak 2024 di Rokan Hilir.
Baca SelengkapnyaBustan menegaskan perlu adanya kolaborasi dan sinergisitas semua pihak, untuk memberantas paham radikalisme dan terorisme.
Baca Selengkapnya