Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Apa yang Disiapkan KPU dan Kubu Jokowi Hadapi Gugatan Prabowo di MK?

Apa yang Disiapkan KPU dan Kubu Jokowi Hadapi Gugatan Prabowo di MK? Vertikal Jokowi-Prabowo. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sudah mengajukan sengketa kecurangan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5) pekan lalu. Sebagai pihak terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Jokowi - Ma'ruf Amin telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi Prabowo-Sandi di MK.

Persiapan mulai dari menyiapkan kuasa hukum sampai menyiapkan bukti-bukti terkait pemilu. Ini persiapkan KPU dan kubu Jokowi untuk menghadapi gugatan Prabowo Subianto di MK:

KPU Siapkan 20 Pengacara

Menghadapi gugatan sengketa Pilres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan 20 kuasa hukum untuk menghadapi Prabowo-Sandi di MK.

"Dari tim kuasa hukum kami ada 20 orang," ujar ketua tim hukum sengketa permohonan hasil pemilihan umum, Ali Nurdi, dilansir dari Antara.

Siapkan Bukti-Bukti

Ketua KPU Arief Budiman akan menyiapkan dokumen-dokumen, bukti dan data Pemilu untuk menghadapi gugatan sengketa Pemilu di MK. Bukti-bukti akan disiapkan oleh KPU di berbagai daerah.

"KPU sudah menyimpan seluruh dokumen yang digunakan sebagai bahan sampai rekap nasional. Jadi sudah kita siapkan, mulai form C, DA, form DB, form DC, sampai nanti form DD," kata Arief.

TKN Jokowi Siapkan Dokumen Kepemiluan

Serupa dengan KPU, Tim Kampanye Nasional (TKN) dan tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin akan menyiapkan bukti-bukti seperti formulir C1.

"Kami menyiapkan, kami mengompilasi semua dokumen-dokumen kepemiluan tentu yang terkait dengan pilpres," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Gedung MK, Jakarta Senin (27/5).

Arsul Sani memastikan dokumen yang disiapkan TKN adalah dokumen kepemiluan, bukan dokumen asal-asalan seperti bukti SMS atau WhatsApp. "Apa dokumen kepemiluan itu? Kalau dari TPS kita mulai misalnya dengan dokumen C1 kemudian ada DA, ada DB, DC, nah itu kami kompilasi semua. Tentu selama proses ini kan mengikuti juga daerah-daerah mana yang selama ini dianggap ada persoalan atau dipersoalkan. Nah itu kami fokus juga," kata Arsul.

Didampingi Advokat Ternama

Kubu Jokowi juga menyiapkan deretan pengacara ternama untuk menghadapi sengketa Pilpres 2019 di MK. Tim hukum Jokowi dikomandoi oleh Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan ada puluhan pengacara.

"Beberapa hari lalu sudah menyiapkan para pengacara yang tergabung tim advokasi pembelaan TKN. Insyaallah, jika pasangan calon 02 dalam waktu tiga hari mendaftarkan permohonan, maka kami mengajukan surat permohonan ke MK, sebagai pihak terkait nantinya. Kami berharap perkara berjalan fair dan adil," kata Yusril Ihza Mahendra.

Tim Hukum Jokowi terdiri dari Mantan Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ade Irfan Pulungan, Luhut Pangaribuan, Teguh Samudera, Taufik Basari, Dini Purwono, Juri Ardiantoro, Nelson Simanjuntak.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Menyiapkan Strategi Untuk Menghadapi Gugatan di MK
KPU Menyiapkan Strategi Untuk Menghadapi Gugatan di MK

Konsolidasi persiapan menghadapi sengketa dilakukan pihak KPU sejak Minggu hingga Selasa (26/3).

Baca Selengkapnya
Buka-bukaan KPU Sulsel, Strategi Hadapi Gugatan PHPU NasDem dan PPP
Buka-bukaan KPU Sulsel, Strategi Hadapi Gugatan PHPU NasDem dan PPP

Selain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana
Nama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana

Nama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Kubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bawaslu Ngaku ke Ketua MK, Sulit Jadikan Pertemuan Jokowi & Prabowo Pelanggaran Pemilu
VIDEO: Bawaslu Ngaku ke Ketua MK, Sulit Jadikan Pertemuan Jokowi & Prabowo Pelanggaran Pemilu

Sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 3 April 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Strategi Hadapi Sidang Sengketa Pilpres 2024 Sebagai Termohon
KPU Siapkan Strategi Hadapi Sidang Sengketa Pilpres 2024 Sebagai Termohon

KPU RI pada beberapa waktu lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan daerah.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Bicara Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK
Ketua KPU Bicara Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.

Baca Selengkapnya
Agenda Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini
Agenda Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Jadwal juga dilakukan pada siang hari agar termohon dan pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pilpres di MK, Hashim: Ada Pak Yusril
TKN Prabowo-Gibran Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pilpres di MK, Hashim: Ada Pak Yusril

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Puan Singgung Sidang Sengketa Pemilu 2024: Hendaknya MK jadi Jalan Menyempurnakan Demokrasi
Puan Singgung Sidang Sengketa Pemilu 2024: Hendaknya MK jadi Jalan Menyempurnakan Demokrasi

"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Siapkan Pengacara Kondang Lawan Yusril hingga Otto Hasibuan Tangani Sengketa Pilpres
Ganjar-Mahfud Siapkan Pengacara Kondang Lawan Yusril hingga Otto Hasibuan Tangani Sengketa Pilpres

Mahfud mengatakan, para pengacara itu banyak yang sudah daftar dari berbagai daerah untuk menangani sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK
Bawaslu: Penyelenggara Pemilu Wajib Ikuti Putusan MK

Bawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya