Apkasi Dukung Pelaksanaan Pilkada 2020

Merdeka.com - Di tengah Pandemi Covid-19, Kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Serentak kali ini menjadi berbeda. Tak hanya peran Pemerintah Pusat dan pihak Penyelenggara Pemilu, tetapi kesiapan Kepala Daerah menjadi faktor penting suksesnya Pilkada nanti.

Oleh karena itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berkomitmen siap menyukseskan Pilkada 2020 Serentak sebagaimana keputusan yang telah dibuat pemerintah bersama DPR, karena demokrasi tidak boleh berhenti.

“Di waktu yang bersamaan, demokrasi harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti karena Covid-19. Oleh karena itu, ada jalan tengah yang telah diambil pemerintah dan tentu Apkasi ingin mengamini ini tentu dengan memerhatikan langkah-langkah protokol kesehatan," tegas Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas, di webinar Apkasi, Selasa (30/6).

Selanjutnya, Abdullah menjelaskan di saat pandemi Covid-19, berbagai negara tetap mampu menjalankan pesta demokrasi. Sebagaimana di Prancis, bahkan Amerika yang tetap menjalani Pemilihan Presiden (Pilpres) di tengah Pandemi Covid-19.

“Oleh karena keputusan Pemerintah yang telah diambil bersama DPR telah memberikan gambaran kepada kita bahwa siklus demokrasi di Indonesia harus tetap berjalan. Dan kita sebagai Kepala Daerah akan berlatih bagaimana, kebiasaan baru ini dengan protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Pada kesempatan webinar yang diadakan Apkasi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolli Kurnia Tanjung yang hadir ikut menegaskan bahwa, Pilkada tahun ini harus mengutamakan dua prinsip.

"Prinsip pertama adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat dan prinsip kedua adalah tetap menjaga prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi. Paling tidak ada tiga indikator untuk memenuhi standar kualitas demokrasi pada Pilkada kali ini," tutur Ahmad Doli.

Menurutnya, ketiga Indikator harus tetap terjaga yakni pertama adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Kedua, tingkat kecurangan harus ditekan karena tidak menutup kemungkinan adanya modus-modus baru di tengah pandemi. Ketiga pentingnya untuk memfasilitasi calon kepala daerah untuk menyampaikan visi dan misinya.

Siapkan Fasilitas Kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan dalam pelaksanaan nanti pihaknya, telah menyusun berbagai upaya agar kesehatan dan keselamatan para petugas tetap terjaga.

“Salin persiapan protokol kesehatan, KPU akan melakukan rapid tes kepada petugas kita. Kemudian, kita sudah menyiapkan rumah sakit stand by bersamaan ambulance setiap kecamatan 1 berserta petugas dengan peralatan lengkap,” terangnya.

“Jadi itu yang sudah kita lakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dan juga Gugus Tugas. Nantinya juga kita akan komunikasikan kembali terkait ini,” imbuhnya.

Tambah Anggaran Daerah Pilkada

Lebih jauh, dukungan kesiapan menyambut Pilkada Serentak 2020 juga dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi yang telah menyepakati tambah anggaran untuk rapid test dan pembelian alat pelindung diri (APD) bagi para petugas untuk Pilkada nanti.

“Kita bicara soal anggaran awal yang telah disetujui itu, KPU mengajukan sekitar Rp39 miliar, Bawaslu, sekitar Rp10,9 miliar, Polres Rp3,5 miliar, dan Kodim 0805 hanya Rp300 juta,” ujar Bupati Ngawi Budi Sulistyono.

Secara rinci penambahan anggaran tersebut, bagi KPU dari anggaran awal Rp39 miliar ditambah sekitar Rp2,4 miliar untuk rapid test dan Rp3,9 Rpuntuk APD menjadi totalnya Rp45,4 miliar.

Kemudian untuk Bawaslu dari anggaran awal sekitar Rp10,9 miliar ditambah sekitar Rp309 juta untuk rapid test dan Rp1,9 miliar untuk APD sehingga total anggaran menjadi sekitar Rp13 miliar.

“Penambahan anggaran itu, karena seluruh dari pada petugas penyelenggara Pilkada 2020 baik KPU atau Bawaslu diseluruh tingkatan harus lolos dari tes kesehatan, minimal rapid test. Termasuk penggunaan APD,” jelas Budi.