Follow
Apresiasi penundaan kenaikan Premium, Sandi harap bukan karena pertimbangan politik
Merdeka.com - Langkah pemerintah menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium diapresiasi Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Sandiaga menilai keputusan pemerintah menunda kenaikan harga Premium sudah tepat.
Ditemui usai bertemu Sultan HB X di Kraton Kilen, Sandiaga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menunda kenaikan harga premium. Sandiaga menyadari tren harga minyak dunia memang sedang melambung.
"Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menunda kenaikan premium," ucap Sandiaga.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa Pertamina naikkan harga BBM? Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengacu pada formula harga yang terbaru.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Apa yang menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga Pertamax? Faktor lainnya yang bisa menjadi pertimbangan untuk menaikkan harga Pertamax Series yaitu anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah tembus di level Rp16.000. 'Kurs sudah bergerak sekitar 5 persen makanya Pertamina layak menaikkan harga BBM non subsidi. Yang penting kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat,' kata Tauhid dilansir dari Antara, Minggu (28/7).
-
Bagaimana Diah Pitaloka ingin Prabowo menunda kenaikan PPN? 'Menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 (a) menerapkan dengan tegas self assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan,' tuturnya.
Sandiaga menerangkan melonjaknya nilai tukar dolar membuat harga minyak dunia mengalami lonjakan. Sehingga perlu penanganan yang tepat. Namun pasokan tetap harus terjaga.
"Ketersediaan pasokan BBM jenis Premium harus dijaga. Ini perlu dilakukan supaya ketersediaan BBM jenis Premium tetap bisa diakses masyarakat," terang Sandiaga.
Mantan Wagub DKI ini berharap kebijakan penundaan kenaikan premium dilakukan atas perhitungan yang matang. Bukan karena pertimbangan kepentingan politik.
"Kedua, bahwa jangan sampai juga kebijakan ini (penundaan kenaikan premium) dilakukan hanya untuk pertimbangan politik. Tapi harus ada pemikiran kebijakan jangka menengah, jangan panjang," ucap Sandiaga.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai, penundaan rencana kenaikan harga BBM jenis Premium bukan untuk menjaga elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Dia meyakini, keputusan menunda kenaikan harga Premium semata-mata untuk menjaga stabilitas data beli masyarakat.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (11/10).
Untuk diketahui, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Premium belum siap menyesuaikan harga.
"Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap," kata Agung, di Jakarta, Rabu (10/10).
Pertamina membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan penyesuaian harganya di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Kami perlu waktu juga untuk bagaimana men-setup itu semua itu dan SPBU. Tidak bisa langsung efektif bagaimana mekanisme antrean. Yang pasti hari ini Premium tidak naik, tidak perlu dibahas ke sana kemari," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Bali, kemarin.
Menurut dia, dibatalkannya kenaikan harga Premium ini juga tidak menjadi masalah bagi Pertamina. Sebab, sebagai BBM penugasan, maka harga Premium memang ditetapkan oleh pemerintah.
"Bukan masalah siap dan tidak siap. Ada yang perlu disiapkan karena kan Premium merupakan khusus penugasan. Jadi penetapan harganya oleh menteri yang dilakukan berkoordinasi dengan tiga menteri. Penerapan harganya ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan," kata dia.
Namun selain menunggu keputusan pemerintah, Pertamina juga melakukan survei terkait harga BBM yang dijualnya terhadap daya beli masyarakat. Hal ini turut dilaporkan kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya
Hanif Dhakiri berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam merumuskan kategori barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberlakukan pemungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah.
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca Selengkapnya
Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaGus Yahya berharap, dengan penjelasan pemerintah tersebut maka masyarakat bisa memahami kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak 12 persen.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci dan telah disepakati juga oleh DEN bersama para menteri, terkait pengenaan PPN 12 persen itu.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Selengkapnya