Asosiasi DPRD bakal sukseskan rekomendasi Rakernas PDIP

Merdeka.com - Tiga Asosiasi DPRD yakni tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mendukung dan siap menyukseskan rekomendasi Rakernas PDIP agar Indonesia punya haluan pembangunan yakni melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said menyatakan pihaknya mendukung sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah penyelenggaraan pertemuan tiga pilar di tingkat daerah.

"Untuk sekarang pertemuan tiga pilar, eksekutif, legislatif dan partai politik baru di tingkat pusat. Kami siap melakukan pertemuan tiga pilar di daerah. Pertemuan tersebut akan dihadiri eksekutif, legislatif, dan pengurus partai," ungkapnya di sela Rakernas I PDIP di JI Expo Kemayoran Jakarta, Selasa (12/1).

Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar terjadi sinkronisasi program untuk percepatan pembangunan di seluruh daerah. Salah satu hal yang mendasari pertemuan itu harus dilakukan di daerah karena DPRD adalah lembaga yang paling dekat dengan rakyat dan paling memahami permasalahan rakyat.

"Kenapa, karena kami 24 jam bersama rakyat, kami hidup dan merasakan permasalahan rakyat. Lewat pertemuan itu, masalah ini bisa dikritisi," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Anna Morinda mengungkapkan, juga menyatakan dukungan terhadap konsep pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) melalui sinergi tiga pilar.

"Sinergi tiga pilar yakni sinergi antara partai, eksekutif, dan legislatif," katanya.

Menurut Anna Morinda, melalui sinergi tiga pilar tersebut, baik pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maupun dewan daerah yakni DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD kota, mendukung program-program pemerintah pusat melalui sinkronisasi program pusat dan daerah.

Ketua DPRD Kota Metro ini menjelaskan, dalam Rakernas I PDI Perjuangan, para peserta mendapat pencerahan dari Ketua Umum DPP PDIP soal pentingnya haluan negara dalam konsep pembangunan jangka panjang, sehingga negara memiliki arah pembangunan yang berkesinambungan.

"Gagasan haluan negara tersebut dituangkan dalam konsep PNSB. Kami mendukung hadirnya kembali haluan negara dalam PNSB," ucapnya.

Dengan itu, siapapun pemimpin nasional dan daerah yang terpilih, maka dia harus bekerja sesuai Haluan Negara.

"Dengan itu, ke depan kita dapat memeratakan pembangunan di Indonesia," imbuh Anna.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adpsi), Asep Rahmatullah, menyatakan pihaknya mendukung seluruh program yang akan dihasilkan PDIP di dalam rakernas.

"Kami mendukung semua program yang dihasilkan rakernas. Ini agar persoalan negara dan sentralisasi tidak hanya sebatas pusat dengan daerah, tetapi lebih rendah lagi yakni kecamatan hingga kelurahan. Agar proses pembangunan dari pusat ke daerah dapat mengakar," kata Asep.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati saat penutupan Rakernas I mengungkapkan, PDIP siap mempelopori amandemen terbatas UUD 1945 guna memberikan fungsi kewenangan bagi MPR untuk Ketetapan MPR terkait pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Ketetapan itulah yang nantinya menjadi haluan negara dan haluan pembangunan nasional yang mengikat semua lembaga negara dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua tingkatan.

Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang berlangsung 10-12 Januari, dan telah resmi ditutup oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Megawati mengungkapkan, partainya sepakat dengan istilah amandemen terbatas agar benar-benar hanya untuk menghidupkan kembali haluan negara dan haluan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

"Kalau ngomong hanya amandemen, kemungkinan bias, bisa mengambil pasal yang tidak diinginkan. Jadi saya minta kalau menyebut ini harus satu kesatuan yaitu amandemen terbatas," kata Megawati saat menyampaikan pidato penutupan rakernas.