Aturan Caketum Golkar setor Rp 1 M di Munaslub terganjal gratifikasi

Merdeka.com - Syarat mahar Rp 1 miliar bagi pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar tersandung masalah gratifikasi. Oleh karena itu, Ketua Steering Committee Munaslub Golkar Nurdin Halid‎ menyatakan pihaknya akan berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu.

"Komite etik akan berkonsultasi dengan KPK, apakah kalau pejabat negara menyumbang Rp 1 miliar, melanggar enggak, gratifikasi tidak? Itu perlu kita tanya," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (2/5).

Jika nanti KPK menyatakan diperkirakan akan menyangkut masalah gratifikasi, maka Nurdin akan menggugurkan syarat tersebut. Sebab, sejauh ini banyak pejabat yang masuk bursa calon ketua umum Golka‎r

"‎Kalau dikatakan bahwa itu tidak boleh dan gratifikasi, tidak mungkin kita berlakukan. Ini masih tanda petik, karena berkaitan dengan bakal calon dari pejabat negara. Maka kami konsultasikan, ada calon katakanlah uang transport Rp 10-15 juta, oleh bakal calon pejabat negara, diberikan kepada bupati, atau ketua DPRD atau pejabat negara lah," jelasnya.

Nurdin juga menjelaskan, uang mahar tersebut tak harus dilunasi saat pendaftaran. Namun dia berharap sebelum tahap verifikasi bakal calon ketua umum dan penyerahan berkas pada (5/5), diharapkan seluruh calon sudah membayarnya. ‎

‎"Oh enggak harus saat pendaftaran. Tapi namanya itu bagian dari verifikasi. Sebelum proses verifikasi tapi masih diberi kelonggaran," pungkasnya. ‎

Seperti diketahui, dengan mundurnya Idrus Marham, bakal calon semula yang berjumlah 11 menjadi 10 saja. ‎Beberapa di antaranya yaitu ‎Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Azis Syamsuddin, Airlangga Hartanto, Mahyudin, Syahrul Yasin Limpo, Setya Novanto, Indra Bambang Utoyo, Watty Amir, dan Hutomo Mandala Putra‎ atau Tommy Soeharto.