Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Awak media dilarang meliput debat kandidat Pilkada Mukomuko

Awak media dilarang meliput debat kandidat Pilkada Mukomuko Ilustrasi Kampanye. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Penyelenggaraan debat kandidat calon kepala daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dipermasalahkan. Sebab, penyelenggara melarang sejumlah awak media dari berbagai media cetak dan eletronik meliput kegiatan itu.

Pihak penyelenggara, PT Golden Kompas, melarang awak media meliput sejak pukul 10.00 WIB. Mereka tidak memperbolehkan para jurnalis masuk ke dalam ruangan debat kandidat, dan mengambil gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati.

"Wartawan tidak boleh masuk semua ke sini. Kita sudah punya kontrak dengan tiga media saja," kata pihak PT Golden Kompas, Deni, sambil meminta para wartawan ke luar dari ruangan debat kandidat, seperti dilansir dari Antara, Senin (23/11).

Deni juga melarang awak media mendekati tempat duduk tiga pasangan cabup dan cawabup, meski hanya mengambil gambar tiga pasangan peserta Pemilihan Kepala Daerah.

Karena tindakan pihak PT Golden Kompas itu, sepuluh jurnalis media cetak dan eletronik tidak bisa meliput kegiatan debat kandidat pasangan cabup dan cawabup. Mereka lantas memilih meninggalkan lokasi acara.

Menurut wartawan sekaligus redaktur pelaksana media cetak Harian Radar Mukomuko, Amris Tanjung, kegiatan debat kandidat seharusnya terbuka buat umum. Dia mengatakan, awak media berhak meliput kegiatan itu, supaya informasi tentang visi dan misi pasangan cabup dan cawabup dapat disebarluaskan melalui media massa, kepada seluruh masyarakat.

"Wartawan dari media massa mana saja berhak meliput kegiatan ini. Dia (panitia pelaksana) tidak berhak melarang kami karena informasi ini ditunggu oleh masyarakat," kata Amris.

Karena tindakan pihak PT Golden Kompas, lanjut Amris, tidak seorang pun awak media di daerah itu mengikuti dan meliput debat visi dan misi pasangan cabup dan cawabup.

Firman, warga Kelurahan Bandar Ratu, mempertanyakan tertutupnya kegiatan debat kandidat pasangan cabup dan cawabup itu.

"Debat kandidat ini untuk umum, warga berhak tahu visi dan misi tiga pasangan cabup dan cawabup ini," kata Firman.

Firman mengatakan, seharusnya panitia pelaksana menyediakan layar televisi di luar ruangan kegiatan debat kandidat, supaya semua kegiatan di dalam dapat ditonton oleh warga setempat. Dia menilai, kegiatan seperti ini bukan lagi debat kandidat, tetapi kegiatan tertutup untuk internal mereka saja.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Debat Pilkada Sumut: Ketua KPU Disoraki Berkali-Kali, Salah Sebut Partai Polisi sampai Sambutan Kelamaan
Debat Pilkada Sumut: Ketua KPU Disoraki Berkali-Kali, Salah Sebut Partai Polisi sampai Sambutan Kelamaan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Agus Arifin, terlihat disoraki oleh penonton yang hadir

Baca Selengkapnya
KPU Batal Adakan Nobar Debat Capres-Cawapres!
KPU Batal Adakan Nobar Debat Capres-Cawapres!

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengungkapkan, pihaknya batal menggelar nonton bareng (nobar) debat capres-cawapres untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak
TKD AMIN Sumbar Sebut Pernyataan Jokowi Blunder Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye Memihak

"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat

Baca Selengkapnya
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Baca Selengkapnya
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran

Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
KPU Jateng Soal Pilkada: Presiden Tidak Boleh Mengikuti Kampanye
KPU Jateng Soal Pilkada: Presiden Tidak Boleh Mengikuti Kampanye

KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU Tegas Larang Debat Cawapres Dibumbui Gimmick & Kompori Pendukung
VIDEO: KPU Tegas Larang Debat Cawapres Dibumbui Gimmick & Kompori Pendukung

KPU mengingatkan para calon tidak mengompori pendukungnya

Baca Selengkapnya
Pelarangan Tayangan Jurnalistik Investigasi Tuai Kritik, Begini Penjelasan DPR
Pelarangan Tayangan Jurnalistik Investigasi Tuai Kritik, Begini Penjelasan DPR

Banyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers

Baca Selengkapnya
DMI: Tidak Boleh Ada Kampanye di Masjid!
DMI: Tidak Boleh Ada Kampanye di Masjid!

DMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.

Baca Selengkapnya