Awalnya mendukung, fraksi di DPR kini tolak 7 proyek Rp 2,7 triliun

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR masih berupaya 'merayu' pemerintah agar 7 proyek termasuk gedung baru bisa dimasukkan dalam RAPBN 2016. Mereka berharap, dana awal pembangunan sebesar Rp 700 miliar bisa dicairkan untuk tahun depan. Namun, kini beberapa fraksi mulai bersikap realistis melihat kondisi krisis dengan anjloknya nilai tukar rupiah. Beberapa fraksi mulai berubah sikap dari yang meminta penundaan sampai menghentikan proyek tersebut.

Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan semua fraksi di parlemen mendukung proyek pembangunan gedung baru. "Saya kira ini prosesnya berjalan seperti biasa membangun gedung pemerintahan dan itu prosesnya sama," ujar Roem Kono, Rabu (19/8).

Di kesempatan berbeda, Roem menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan 7 proyek DPR walaupun telah menuai kecaman dari berbagai pihak. Untuk tahap awal, pembangunan diprioritaskan untuk ruangan kerja anggota DPR beserta ruangan para staf ahli. "Saya kira kebutuhan ruangan pasti, ruangan sekarang tidak cukup. Ya harus membangun dong. Kalau tidak membangun gimana menambah ruangan?" kata Roem Kono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Lagipula, kata dia, gedung DPR yang hanya diisi oleh 10 fraksi saja sudah tak nyaman dan terhitung sempit. Sehingga, apabila nantinya pada pemilu mendatang ada fraksi baru yang berhasil duduk di DPR, tentunya membuat gedung semakin tak nyaman untuk digunakan.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan 7 proyek pembangunan termasuk gedung baru bukanlah sebuah proyek besar. Namun, pembangunan tersebut hanyalah sebuah proyek kecil dikarenakan hanya membangun satu gedung yang terdiri dari 7 tahapan.

"Yang dimaksud itu kan tujuh tahapan. Bukan tujuh gedung. Yang kita perlukan satu gedung saja. Satu itu termasuk ruang untuk kerja anggota. Ini proyek kecil. Yang saya kira hanya kebutuhan internal. Kalau mau dikaji, dikaji saja. Tidak ada masalah. Tinggal sejauh mana tadi keperluannya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Fadli juga menyatakan anggaran 7 proyek yang disebut-sebut sebesar Rp 1,6 triliun bukan merupakan angka yang final. Apalagi, kata dia, pembangunan 7 proyek tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian BUMN. "Saya kira belum. Kalau saya melihatnya angkanya di bawah itu. Nanti ada ahli-ahli yang menentukan," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sesungguhnya gedung DPR memang tak layak pakai. "Yang lain juga bikin gedung, tuh tinggi. KPK bikin gedung, kompleks sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua Tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali. Diorama segala macam, semua bikin. Kenapa kita dianggap ada yang aneh," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8)

Sikap fraksi berubah. (mdk/bal)