Aziz Syamsuddin sebut penunjukan ketua DPR tak perlu rapat pleno
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar Aziz Syamsuddin enggan berkomentar banyak mengenai penunjukannya sebagai Ketua DPR menggantikan posisi Setya Novanto. Menurutnya yang terpenting adalah sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar, Sekjen dan juga Dewan Pembina Golkar.
"Sabar. Yang penting tanda tangan Ketum dan Sekjen serta dewan Pembina sah," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12).
Dia juga menegaskan bahwa penunjukannya sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto tidak perlu dibahas dalam rapat pleno partai berlambang pohon beringin itu. Hal itu, kata Aziz, sudah sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Dalam anggaran dasar tidak perlu dibahas dalam pleno," ucap Aziz.
Diketahui Aziz juga akan hadir dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas pergantian Ketua DPR. Terlihat juga beberapa perwakilan fraksi berencana mengunjungi pimpinan DPR yang tengah melakukan Rapat Pimpinan membahas surat penguduran diri Setya Novanto dan juga penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaFirman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaIni reaksi AHY saat disinggung soal kabar meminta jatah Menteri Koordinator (Menko) di kabinet Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaWasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAgus Gumiwang mengaku sudah mengantongi sosok yang akan didukungnya sebagai ketua umum Golkar.
Baca Selengkapnya